Jokowi Sebut Konflik Papua Dibesar-besarkan, SETARA: Presiden Tak Mampu Selesaikan Masalah

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan mengonfirmasi perspektif kepemimpinan Jokowi yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Bumi Cenderawasih itu yang sudah berkepanjangan. Menurut Hendardi, pernyataan Jokowi itu menyiratkan berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden.

"Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin, 10 Juli 2023.

Ia mengatakan respons Jokowi tersebut kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua. Selain itu, pernyataan Jokowi juga dianggap sebagai bentuk normalisasi konflik berkepanjangan. "Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja," kata Hendardi.

Menurut dia, pernyataan Papua baik-baik saja menegaskan kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan persoalan Papua secara holistik. Seperti misalnya dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama terhadap perlindungan manusia.

Ia mencontohkan, jika isu Papua adalah separatisme sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, maka Prabowo seharusnya mengambil peran terdepan. Lalu jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan.

Kemudian isu ketidakadilan pembangunan seharusnya dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua. Namun, hak itu tidak tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin.

"Persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menilai secara keseluruhan kondisi Papua saat ini aman. Jokowi meminta semua pihak untuk tidak selalu melihat secara negatif saja, tapi positifnya. "Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 8 Juli 2023.

Jokowi mengungkapkan, secara umum hampir 99 persen di Papua tidak ada masalah yang terlalu besar. Ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Hal itu Jokowi sampaikan setelah mengikuti beberapa aktivitas di Papua dan mengaku tidak mendapat gangguan apa pun. "Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Sumber: tempo

Foto: Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, 9 Mei 2015. ANTARA /Hafidz Mubarak A.