Kereta Cepat JKT-SBY Mau Dihapus dari PSN, Pengamat Sindir Telak Akibatnya: Karena Memberhalakan Pencitraan

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang berpotensi dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) lantaran diperkirakan tak bisa dimulai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menyinggung bahwa hal itu akibat dari nafsu besar namun tenaga yang kurang.

Gigin Praginanto pun menyebut adanya lebih mengutamakan pencitraan.

"Akibat napsu besar tenaga kurang karena memberhalakan pencitraan," ujar Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Kamis (27/7).

Sementara itu, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan dihapus dari PSN. Kata Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, salah satunya karena belum adanya kepastian terkait pembiayaan.

"Kereta Api Jakarta-Surabaya pasti lah nggak bisa selesai, pembiayaannya juga belum," kata Wahyu Utomo dalam konferensi PSN di Grand Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Adapun proyek tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi belum ada keputusan yang pasti apakah proyek tersebut akan menjadi kereta semi cepat, kereta cepat atau dengan konsep lainnya.

Dilansir dari Detik, Wahyu menyebut sudah ada usulan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari daftar PSN. Meski begitu, semua keputusan akhirnya ada di tangan Presiden Jokowi.

Ia juga memaparkan bahwa jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN, bukan berarti proyek tersebut batal dibangun. Hanya saja kelanjutannya akan diputuskan oleh Presiden berikutnya.

"Yang di-drop ini belum ada ketiganya: (pembiayaan, pembebasan lahan dan perizinan)," tandasnya.

Sumber: suara

Foto: Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto/Net