Korupsi Marak, SDA Digarong, Tapi Jahatnya FPI dan HTI Yang Dizalimi!

Omong paling Pancasilais hanya tipu-tipu oleh rezim Jokowi. Ideologi bernegara terbukti dimanipulasi sebagai alat kekuasaan yang sangat brutal dan kejam pada kelompok yang berbeda sikap politik

Di era diktator Soekarno, Pancasila dipidatokan dengan mulut berbusa-busa. Faktanya meninggalkan aneka tragedi kemanusiaan. Masyumi dibubarkan dan berbagai ulama dipenjarakan.

Errornya perilaku kekuasaan Soekarno dicopy-paste oleh Megawati dengan meninggalkan skandal BLBI ratusan triliun. Parahnya, rezim Jokowi menjadikan Pancasila sebagai topeng demi melayani oligarki.

Komitmen untuk menegakkan Pancasila sebagai pedoman bernegara tak diwujutkan secara konsisten. Justru Pancasila dilecehkan dan terbukti tidak sakti untuk mencegah aneka ketidakadilan.

Pancasila hanya jadi pajangan indah, bergantung dinding-dinding kantor pemerintah, sekolah, pos polisi dan markas tentara. Dan isinya dimaknai sebatas lomba hafalan di saat peringatan kemerdekaan.

Begitu banyak kejahatan perampokan kekayaan alam, wabah korupsi semakin tumbuh subur, narkoba merusak jutaan anak bangsa, menegaskan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Begitu jelas watak kekuasaan Jokowi jauh dari komitmen Pancasila dan konstitusi, tapi jahatnya FPI dan HTI yang dizalimi. Hanya lantaran kedua ormas Islam tersebut memaknai Syariat Islam dalam melawan ketidakadilan.

Sikap semena-mena dengan bertopeng Pancacila dalam praktek kekuasaan Soekarno hingga Megawati dan Jokowi sangat melukai hati rakyat. Negara seolah menjadi warisan dan lapak bagi segelintir kelompok yang bebas kerkuasa semaunya. Hentikan!!!

Oleh: Faizal Assegaf

Kritikus

(Sumber: Twit @faizalassegaf)

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.