Mahfud MD Cerita Berdirinya Al Zaytun, Pecah NII hingga Singgung Ponpes Ngruki Abu Bakar Baasyir

Baca Juga

Pemerintah memastikan tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang. Pasalnya, jika dibubarkan maka pemerintah justru melanggar konstitusi dan membahayakan negara.

Menteri Polhukam RI, Mahfud MD mengatakan ada 5.400 santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun. Tidak hanya di pesantren, tetapi ribuan santri tersebut juga bersekolah SD, SMP dan SMA. Mahfud juga membagikan cerita berdirinya Ponpes Al Zaytun

"Siswa SD SMP SMA dan pesantrennya itu mau dikemanakan,"ujar Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).

Terlebih nanti ketika ada santri yang memilih bertahan di Pondok Pesantren itu dengan alasan memiliki hak konstitusional dan tidak melanggar hukum, kemudian santri itu mengatakan tidak anti Pancasila nanti akan dikemanakan.

"Bagaimana kalau suatu saat mereka yang tidak sama pahamnya dengan kita menang Pemilu dan menjadi penguasa bukankah pesantren-pesantren kita yang udah bagus tuh nanti yang dibubarkan itu ajarannya sesat katanya,”ujarnya,

“Padahal dianggap sesat karena kalah Pemilu aja karena dibodoh-bodohi oleh mereka. lalu kalah oleh sebab itu lalu kita berpikir begini ndak usah kita membubarkan pesantren.kita bina Nah tadi pertanyaannya Bagaimana membinanya bagaimana membinanya,"sambungnya.

Mahfud mengatakan pemerintah nanti melakukan pengawasan dan kurikulumnya juga didatangkan dari luar. Untuk pembelajarannya akan kembali dimurnikan agar tidak muncul gerakan keras yang dapat membahayakan negara.

Saat Pemerintahan Presiden BJ Habibie, kata Mahfud, pemerintah membantu Pondok Pesantren Al Zaytun Rp1,5 Triliun karena waktu itu Ponpes dihadirkan Panji Gumilang untuk melawan NII. 

Oleh karenanya maka sekarang pemerintah akan berupaya melakukan pemurnian kembali ajaran di Al Zaytun.

Pemerintah memang tidak berencana membubarkan pondok pesantren, bahkan Ponpes Al Mukmin Ngruki yang dipimpin oleh seorang mantan Napi teroris, Abu Bakar Ba'asyir tidak dibubarkan.

“Jika sembarangan membubarkan lembaga pendidikan maka nanti ke depan akan dipertanyakan Indonesia sebagai negara hukum,” pungkasnya.

Sumber: okezone

Foto: Ponpes Al Zaytun/Net