Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan Rakyat Dininabobokkan dengan Recehan

Baca Juga

DARI seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA.

Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia  Indonesia dilakukan.

Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yang dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia.

1. Ada Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos

2. Ada Sembako Food Voucher (Voucher Sembako) dibawah Kemsos

3. Electricity Subsidy (Subsidi Listrik). Di bawah Kem ESDM

4. Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud.

5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemenkes.

6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Di bawah Kemdes.

7. Pre Employment ( Prakerja). Di bawah Menko Perekonomian.

8. Food Assistance (Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Di bawah Kemsos.

9. Rice Assistance (Bantuan Beras). Di bawah Kemsos.

10. Additional Social Cash Assistance. (Dana Pendampingan). Di bawah Kemsos.

11.Productive Assistanve (Dana Pendampingan UMKM). Di bawah Kemenkop.

912. Wage Subsidy Assistance for Workers (Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) . Di bawah Kemanaker.

Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur (Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll.

Tapi yang lebih rinci adalah DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kartu Jakarta Pintar (KJP)

2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah)

4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

5. Kartu Anak Jakarta (KAJ)

6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ)

8. Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes)

9. Subsidi Pangan

10. Subsidi Air Bersih

11. Subsidi Tangki Septik

12. Subsidi Rusunawa

13.Subsidi Transportasi.

Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan.

Untuk mendalami tiap-tiap program tersebut lebih rinci bisa googling.

Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp 100 trilyun dan menjangkau lebih kurang puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementerian.

Program ini bisa menjelaskan beberapa hal:

1. Itu sebabnya rakyat di bawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yang lebih substantif.

2. Di tingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dalam soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan.

Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dengan cara philantropis/karitatif.

3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan (APBD)Jakarta cukup besar, toh cuma sekitar 2,5 T dari APBD Jakarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah  dari dana pinjaman?

Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia.

4. Di samping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis (berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan  kemerdekaan? Di mana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri?

Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dengan cara begini bisa dimaklumi jika  negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak-hak rakyatnya secara terhormat.  

Padahal dalam kenyataannya dalam kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere.

Dalam keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu? 

Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskanlah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Kalau mau meningkatkan derajat rakyat  dalam bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja untuk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok. 

Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dengan sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya.

Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan.

Ahli ahli untuk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan.

Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?. 

Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh. Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh di luar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan  dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil. Apa negara ini hanya diabdikan untuk segelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengan cara terhormat dengan memberi hak mereka secara bermartabat.

Oleh M. Hatta Taliwang

Aktivis

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.