Pak SBY Harusnya Aktif Terlibat dalam Perlawanan Terhadap Rezim Jokowi

Baca Juga

“Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara (polisi, jaksa dan KPK) untuk strategi Pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perppu Cipta Kerja, Pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu,…”[Petisi Mosi Tidak Percaya & Cabut Mandat Jokowi]

Pak SBY, saya bersama Pak Amien Rais, Bang Azham Khan, Buya Fikri Bareno, Pak Tito Soebandi, Bang Jalih Pitoeng, Pak Gamari, Ustadz Namrudin, dan sejumlah tokoh lainnya, telah mengajukan petisi tentang mosi tidak percaya dan mencabut mandat Presiden Jokowi. Salah satu dasar pertimbangannya, adalah kasus ‘Pembegalan Partai Demokrat’.

Saya mempercayai Anda, juga apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana soal ‘pencopetan Partai Demokrat’. Hanya saja, saya tidak sependapat dengan istilah ‘pencopetan’ yang dikutip Denny Indrayana dari Romahurmuzy. Saya lebih memilih menggunakan istilah pembegalan Partai Demokrat, karena prosesnya dilakukan secara telanjang dan didepan khalayak secara menantang. Bukan sembunyi-sembunyi.

Jabatan KSP Moeldoko itu jelas diketahui publik, diamnya Presiden Jokowi terhadap proses pembegalan juga diketahui publik, kesimpulan bahwa proses pembegalan itu diketahui, seizin bahkan patut diduga atas arahan langsung Presiden Jokowi juga satu informasi yang telanjang dan terang benderang, yang diketahui khalayak.

Baca juga:  Elite PDIP Puji Setinggi Langit Partai Demokrat

Anda, saya pastikan memiliki informasi yang lebih utuh dan menyeluruh, lebih ‘A1’ ketimbang yang diungkap oleh Denny Indrayana dan apa yang anda tulis dalam buku ‘Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong’.

Namun menurut saya, tidak cukup langkah yang Anda tempuh jika hanya dengan menulis buku. Rezim yang anda hadapi adalah rezim brutal, tidak seperti anda saat memimpin Republik ini yang masih mengindahkan norma dan etika bernegara.

Adalah keliru besar, jika Partai Demokrat diam, atau melawan sekedar untuk berkompromi, apalagi menjual narasi akan bergabung dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres, padahal Partai Demokrat masih dalam ancaman nyata pembegalan. Karena publik akan menyadari, manakala anda berhenti melawan, mendiamkan kezaliman Jokowi, berarti telah ada kompromi dan kesetimbangan politik, dan hal itu akan merusak masa depan Partai Demokrat, merusak masa depan AHY.

Baca juga:  Brigade Jokowi di Belakang Presiden Jokowi Hadapi SBY-Prabowo

Saya tidak mengharapkan Anda, bergabung dengan kami yang terbiasa melakukan kritik tajam dan terbuka kepada rezim Jokowi. Karena saya meyakini, Anda memiliki cara dan strategi tersendiri.

Namun, saya hanya mengingatkan bahwa menulis buku saja tidak cukup. Melakukan serangan politik dari Australia seperti yang dilakukan oleh Denny Indrayana sangat tidak memadai.

Apalagi, jika nantinya Partai Demokrat mengambil opsi membersamai PDIP dalam Pilpres. Kecuali, telah ada garansi PDIP akan meninggalkan Jokowi, dan memastikan Jokowi lengser dari jabatannya sebelum Oktober 2024.

Lagi-lagi, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan rakyat dengan alasan anda telah sampai pada visi menyelamatkan Partai Demokrat. Karena yang butuh diselamatkan bukan hanya partai Demokrat, melainkan segenap rakyat dan bangsa Indonesia.

Kita semua tahu, Rezim Jokowi telah membawa kerusakan yang maha dahsyat pada negeri ini, dan nyaris saja menghapus seluruh legacy kebajikan yang anda tinggalkan sebagai Presiden sebelumnya. Karena itu, dengan cara dan strategi anda, mohon gelorakan gerakan mosi tidak percaya dan cabut mandat Jokowi ini.

Oleh : Ahmad Khozinudin

Advokat, Aktivis Pergerakan Islam

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.