PEREKAT: Tolak Ahok Jadi Dirut, Jika Perlu Usir dari Pertamina

Baca Juga

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus ditolak menjadi Direktur Utama Pertamina dan kalau perlu diusir dari perusahaan pelat merah itu. 

"Tolak Ahok di Pertamina, bukan hanya sekedar wacana tolak jadi Dirut Pertamina," kata Koordinator Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) Idharudin Muna kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Kata Idharudin, Ahok tak layak menjadi Direktur Utama Pertamina karrena memiliki catatan buruk dalam kasus korupsi sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

"Usut tuntas dan adili semua kasus-kasus korupdi Ahok mulai dari jabatan wakil dan gubernur DKI Jakarta hingga menjadi komisaris utama di Pertamina," paparnya. 

Idharudin meminta Ahok dilarang menjadi pejabat publik apapun karena pernah terlibat dalam kasus penistaan agama dan diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi. 

"Menuntut Ahok mundur dari apapun jabatan publik dalam pemerintahan karena catatan buruk ahlak (penistaan agama) terutama kepada umat Islam dan banyaknya skandal korupsi seperti RS. Sumber Waras, lahan  Cengkareng Barat, reklamasi teluk Jakarta, Taman BMW, penggusuran kampung Aquarium, pembelian bus bekas Trans Jakarta  dan sebagainya," jelas Idharudin. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara meminta Ahok layak diadili dalam dugaan kasus korupsi daripada dikasih jabatan Dirut Pertamina. 

"Dari saya, dari aktivis dan orang-orang yang punya kemampuan intelektual, yang jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan. Itu lah yang jauh lebih pantas dilakukan oleh rezim ini," ujar Marwan

Marwan pun mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya.

"Alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas," kata Marwan.

Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, Marwan menilai, hal tersebut mengusik rasa keadilan masyarakat.

"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, saya kira ini melecehkan hukum, keadilan, dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang paling penting untuk kita suarakan," pungkas Marwan.