Rocky Gerung: Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar Lewat Luhut

Gonjang-ganjing yang menerjang Partai Golkar belakangan ini, di antaranya dipicu pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang siap menjadi ketua umum partai beringin, dinilai sarat campur tangan penguasa.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut andil dalam upaya pengambilalihan partai yang dinakhodai Airlangga Hartarto itu. Kepentingan Jokowi ini dalam rangka “cari aman” setelah tidak lagi berkuasa sebagai Presiden RI pada 2024.

“Golkar itu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri. Jadi, Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik setelah dia lengser,” kata Rocky dalam video yang diunggah akun TikTok @jakartamoves, dikutip Selasa (25/7).

Rocky menyebut, upaya pengambilalihan Partai Golkar tidak jauh berbeda seperti pengambilan paksa Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. Bedanya, Luhut itu kader Golkar sedangkan Moeldoko bukan kader Demokrat.

“Lalu diatur bahwa oke yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri, LBP, itu supaya enggak dianggap sebagai merampok seperti Moeldoko. Jadi dipasanglah di situ Pak LBP. LBP itu jadi semacam Trojan Horse atau Kuda Troya yang di dalamnya Jokowi,” papar Rocky.

Menurut Rocky, alasan Jokowi mengambil alih Partai Golkar adalah untuk memastikan bahwa para caleg Golkar itu harus di bawah kendalinya.

“Jadi, sebetulnya itu cara berpolitik yang busuk, 11-12 dengan Moeldoko,” tegasnya.

Atas dasar itu, Rocky berpandangan, ketika Demokrat coba diambil alih Moeldoko, Jokowi cenderung diam. Demikian halnya Golkar sekarang, Jokowi berupaya mengambil alih melalui Luhut.

“Masuk akal kenapa Moeldoko begitu firm untuk mengambil alih Demokrat karena di belakangnya ada keinginan dari Jokowi. Kenapa akhirnya Pak Luhut harus mengatakan 'ya enggak apa-apa saya ambil alih tapi saya enggak mau konflik dengan Airlangga'. Itu artinya memang yang akan mengambil alih adalah Jokowi,” pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo/Net