Sebut Kelompok Penolak Bendungan Wadas Terima Rp 11 M, Wadas Melawan: Ganjar Berbohong

Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo berbohong atas pernyataannya telah memberikan Rp11 miliar kepada kelompok penentang Bendungan Wadas di Purworejo.

“Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan Rp11 miliar sejak saya menjadi Ketua Gempadewa. Kalau yang menerima Rp11 miliar itu Insin Sutrisno bukan Ketua Gempadewa,” kata Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Sudiman dalam video yang beredar.

Sudiman menegaskan, Gempadewa sampai sekarang menolak pembangunan Bendungan Wadas.

“Saya sampai sekarang belum menerima uang pembebasan dari pemerintah atau BPN. Sampai sekarang saya masih menolak keberadaan Bendungan Waras,” ungkapnya.

Akun Twitter Wadas Melawan mengatakan, seseorang atau kelompok yang menerima uang Rp11 miliar dari Ganjar bukan dari anggota Gempadewa.

“Siapapun yang menerima uang dari tim pembebasan tanah Wadas (Ganjar CS) maka bukan anggota apalagi Ketua Gempadewa. Memberi dan menerima uang pembebasan tanah untuk kepentingan tambang sama dengan tak peduli kelestarian alam Desa Wadas,” ungkapnya.

Pernyataan bohong dari Ganjar, kata Wadas Melawan bukti penghalalan segala cara untuk melegitimasi penambangan di Wadas.

“Belum jadi presiden saja sudah menebarkan statement bohong alias hoax gimana kelak kalau jadi presiden,” jelasnya.

Ganjar Pranowo mengungkapkan, ketua kelompok penolak pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas, Purworejo sudah menerima ganti rugi sebesar Rp 11 miliar. Hal itu diungkapkan Ganjar dalam diskusi Rakernas Apeksi di Makassar, Kamis (13/7/2023).

“Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar,” ujar Ganjar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Ganjar mengakui sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait ganti rugi kepada warga Wadas. Dikatakan, pemberian uang ganti rugi akan mempermudah proses komunikasi dengan warga di sana.

“Ini akan memudahkan kami bicara dengan mereka,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas sudah rampung dilakukan pihak terkait. Hasil pengukuran itu menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada warga yang terdampak proyek tersebut.

Ganjar membenarkan persoalan Wadas menjadi stempel hitam bagi jajaran Pemprov Jateng. Namun, Ganjar meminta jajarannya untuk terbiasa dan fokus menyelesaikan masalah.

“Itu jadi stempel hitam. Saya bilang sama teman-teman semua, biasakan menghadapi persoalan jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul semua ketakutan,” ucapnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Demo kasus Wadas (IST)