Kedaulatan NKRI dalam Ancaman Jebakan Utang

Baca Juga

Ancaman Kedaulatan NKRI

Kerap kali kita dengar, narasi narasi NKRI harga mati. Pernyataan ini adalah wujud dari keinginan bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatannya diseluruh tumpah darah Indonesia. Dalam tinjauan geostrategi, sejak berabad abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian dunia. Tercatat Mongol sampai mengirimkan 5000 tentaranya untuk mengusai tanah Jawa (baca Indonesia), Aksi raja Singosari terhadap utusan, membuat raja Mongol Khubilai Khan murka sehingga mengirimkan  jenderal perangnya yaitu Ike Mese, Shi Bi dan Gao Xing ke Singasari sekitar tahun 1292, Gao Xing adalah orang Tionghoa. Fakta tersebutkeinginan menunjukan sudah ada  dari China dan sekitarnya untuk menaklukan atau menjajah Indonesia sejak  berabad silam. Ada fakta sejarah menunjukan tentara dari China tersebut sempat menduduki sebagian wilayah Indonesia yaitu di Tuban saat transisi antara kehancuran kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit.

Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia khususnya timur dan barat. Keinginan bangsa bangsa dunia tidak berubah dari dulu sampai sekarang, ingin mengusai apa yang terkandung di bumi Indonesia.  Secara geografis Indonesia negara kepulauan dan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu  lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar benua. Meminjam teori sea power    Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia”, berdasarkan pernyataan tersebut dapat menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih makmur dan sejahtera dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Persoalanya adalah, mampukah Indonesia menguasai wilayah territorial dan jalur perhubungan laut di wilayahnya serta memanfaatkan secara optimal SDA yang terkandung didalamnya demi tujuan nasional Indonesia.

Mengamati aspek geopolitik tersebut dan guna merespons dinamika politik global, diperlukan kejelian dan kecermatan bangsa Indonesia dalam menganalisi peluang kendala yang ditimbulkan dari keunggulan aspek geografis tersebut. Kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan diberbagai forum, termasuk diforum global dengan negara manapun dan tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan Oligarki yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan bagi kelompoknya sendiri. Dengan berpedoman pada tujuan nasional tersebut maka menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan Makmur sejahtera buka lagi sekedar cita cita, tapi dapat diwujudkan.

Keinginan bangsa bangsa dunia menjajah Indonesia sampai kapanpun selalu ada, namun kecenderunganya bukan pendudukan atas wilayah seperti penjajahan dahulu. Mereka  akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik melalui oligarki yang berkuasa di Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dinamika politik global yang paling menonjol akhir akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara  barat dan timur yaitu yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik dimana Indonesia berada dalam kawasan tersebut. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China adalah dua negara adidaya yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara yang penting bagi kedua negara dan Asia Tenggara, dan keduanya akan berusaha untuk memenangkan dukungan Indonesia. 

Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan  telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China kembali telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.  

Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan China akhir akhir ini semakin meningkat. Namun hubungan dengan China tersebut  punya masalah besar yang tidak bisa dianggap remeh dan menyangkut kedaulatan bagi Indonesia yaitu : 

Ekspansiisme China. China dapat dianggap telah melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan yang strategis bagi Indonesia. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line yang berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Klaim sepihak China ini mengancam kedaulatan Indonesia, itulah masalah besar China dengan Indonesia yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang sebelah mata.

Utang Indonesia

Ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI juga dapat terjadi hutang negara yang semakin besar bila tidak mampu dibayar oleh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan "Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM (sumber daya manuasia) berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman," ujar Sri Mulyani dalam acara virtual pada Januari 2022 lalu.

Kenyataan yang tersaji, korupsi meningkat dan yang lebih menyedihkan lagi  kisruh transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 349 triliun belum jua terselesaikan dengan tegas dan jelas. Kemudian ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, menjelaskan soal temuan pencucian uang Rp 189 triliun oleh PPATK. Temuan temuan  ini sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena terkait dengan bea cukai dan pajak. Dari fakta ini menunjukan belanjanya tidak bagus, SDMnya tidak bagus, dan tentu saja berdampak pada hasil infrastrukturnya contoh Kerita Api Cepat China juga tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan. Lalu bagimana kemapuan bayar Indonesia terhadap hutang hutangnya terutama kepada China? Dengan kondisi tersebut masih oprimiskah Indonesia mampu membayar utang hutangnya? Bila Indonesia tidak mampu membayar utang hutangnya, maka bukan hal yang mustahil akan terjerumus dalam utang seperti halnya dengan Sri Langka, Uganda, Maladewa dan Kenya yang gagal dalam membayar utangnya sehingga mengancam kedaulatan negara.

HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun di IKN. Pemerintah saat ini, yang begitu berambisi membangun IKN sehingga guna mendapatkan pemodal mengeluarkan aturan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun pada wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara. Di tengah silang pendapat tentang pemberian HGU dan HGB yang begitu panjang merupakan pelanggaran konstitusi dan kelonggaran dalam masuknya TKA ke Indonesia adalah keberanian pemerintah dalam mempertaruh kedaulatan negara diwilayah Ibu Kota Negara.

Klaim sepihak China, utang yang menumpuk, kebocoran keuangan negara dan korupsi yang gila- gilaan, serta proyek proyek mercusuar  termasuk IKN benar benar akan menggerus  keuangan negara, semua itu disebabkan terutama SDMnya tidak bagus. Aparat yang mengurus negara sibuk dengan kelompoknya sendiri. Negeri ini tidak sedang baik baik saja, pemerintahan Jokowi telah gagal membawa negeri ini menjadi damai sejahtera adil dan makmur. 

Mempertahankan Kedaulatan Mewujudkan Tujuan Nasional

Kemungkinan Indonesia tidak mampu membayar hutang tampaknya sudah terbaca oleh China. Melalui hutang hutang Indonesia dan hegemoni China yang semakin kuat di Pasifik khusunya di Asia Tenggara dalam hal ini Indonesia, China akan semakin kuat  memainkan perannya pada oligarkinya. Disisi lain China sudah mengincar wilayah kita, bila dipandang dari sudut geopolitik sangat strategis dan mempunyai nilai economy yang sangat tinggi. Wilayah itu padat dengan perhubungan laut Internasional dan kaya dengan sumber ekomomi yang ada dilaut dan didasar laut. Wilayah itu adalah Perairan Natuna atau Laut China Selatan yang masuk dalam ZEEI atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Incaran China pada wilayah Indonesia yang dikenal dengan Nine Dash Line atau 9 titik putus putus adalah klaim sepihak yg mengokupasi wilayah Indonesia yang telah diakui oleh hukum Internasional. 

Menghadapi ancaman China di Laut China Selatan atau kepulauan Natuna,  hutang Indonesia kepada China dan HGB/HGU dapat dijadikan bargaining power atau kekuatan tawar China guna mendapatkan wilayah yang telah diincarnya yaitu di Kepulauan Natuna. 

Guna menangkal upaya China tersebut dan dalam rangka mewujukan Indonesia yang lebih adil Makmur dan sejahtera sesuai tujuan nasional, maka bangsa Indonesia perlu melakukan hal hal sebagai berikut :

Pemilu 2024 menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Diperlukan pemimpin yang berkarakter yang mampu mengendalikan oligariki dan tidak dikendalikan oligarki.

Secara konsekuen melakukan politik luar negeri yang bebas aktif.

Keluar dari hegemoni China dengan menjaga jarak hubungan persahabatan dengan China sampai pihak China mengakui kedaulatan Indonesia yang diklaimnya di Laut China Selatan. 

Meningkatkan hubungan luar negeri khususnya dengan Amerika guna menimbukan perimbangan kekuatan dikawasan Indo Pasifik.

Tetap Waspada pada bahaya laten PKI. 

Menegakkan hukum dan kedaulatan di mana saja terutama di laut. (*)

Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP

Analis Kebijakan Publik

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.