Kementerian ESDM Sebut 90 Persen Smelter Nikel di RI Kerja Sama dengan China

Baca Juga

Kementerian ESDM menanggapi isu hilirisasi nikel yang disebut ekonom senior Indef, Faisal Basri, menguntungkan China. Staf Khusus Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM, Irwandy Arief, mengatakan saat ini smelter nikel di Indonesia memang bekerja sama dengan China.

"Memang kalau kita lihat, hilirisasi nikel itu hampir 100 persen RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnace) yang prosesnya yang pure metalurgi yang menghasilkan Nickel Pig Iron dan feronikel kan. Nah yang masuk smelter-smelter kerja sama ya 90 persen dari China," kata Irwandy kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (18/8).

Meski begitu, Irwandy mengungkapkan masih ada beberapa perusahaan dalam negeri yang melakukan hilirisasi tanpa menggunakan teknologi China. Misalkan, PT Vale Indonesia Tbk yang menggunakan teknologi asal Kanada.

Lebih lanjut, Irwandy bilang, hilirisasi nikel yang memang mayoritas berasal dari perusahaan China tetap menguntungkan Indonesia. Bahkan berdasarkan data BPS, ekspor nikel dengan program hilirisasi naik lebih dari USD 4 miliar atau sekitar lima kali lipat dibandingkan 2015.

"Memang nanti ada partner-partner lain juga yang bekerja sama ke depan bukan dari China saja, terutama nanti RKEF yang baru yang sudah disetujui," ujar Irwandy.

Nikel RI Disebut Untungkan Industrialisasi China

Faisal Basri mengatakan pemerintah seharusnya menjalankan strategi industrialisasi, bukan sekadar hilirisasi. Dia menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia hanya mengubah bijih nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel di mana 99 persennya diekspor ke China.

"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal.

Faisal menilai produk turunan nikel masih bisa diolah lebih mutakhir lagi, karena saat ini Indonesia hanya merasakan 10 persen dari nilai tambah. "Sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak, maksimal 10 persen. 90 persennya lari ke China," jelasnya.

Pernyataan Faisal Basri itu dibantah Presiden Jokowi. Jokowi menyebut ada Rp 510 triliun nilai tambah yang didapat negara. Realisasi nilai tambah hilirisasi nikel menjadi Rp 510 triliun dibandingkan pajak ekspor bahan mentah yang mencapai Rp 17 triliun per tahun

Jokowi mengungkapkan negara tidak hanya meraup pendapatan dari pajak, tetapi juga mendapat penerimaan dari PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, royalti, dan bea keluar.

"Bayangkan saja, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 500 triliun gedean mana?” ungkap Jokowi saat mencoba LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

“Karena dari situ dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, PPh Perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung aja dari Rp 17 triliun sama yang Rp 500 triliun gedean mana?” kata Jokowi.

Sumber: kumparan

Foto: Staf Khusus Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM, Irwandy Arif di Kantor ESDM, Jumat (18/8).  Foto: Ave Airiza/kumparan