LSM Tuding Forest City IKN Nusantara Janji Belaka, Kepungan Industri Kaltim Habiskan Pohon

Lembaga Sosial Masyarakat mengkritisi soal Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

LSM ini adalah Jatam Kaltim, soroti mengenai Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur atau Jatam Kaltim melakukan aksi di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu (16/8/2023) siang.

Aksi merupakan kritik Jatam Kaltim terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang banyak dinilai pihaknya merugikan masyarakat.

Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari mengungkapkan, mega proyek pemerintah ini selama 5 tahun belakangan banyak menimbulkan berbagai masalah.

Tak hanya di Kalimantan Timur saja, namun di seluruh Indonesia.

Aksi kali ini juga membawa etalase seperti di warung makan, dimana berisikan menu-menu yang disajikan dengan narasi bahwa pemerintah tengah berjualan hasil bumi yang akan terus menerus dikeruk.

Dalam memperingati HUT Indonesia ke-78, Jatam Kaltim melakukan aksi guna menunjukkan selain bermasalah di Kalimantan Timur, sebenarnya proyek IKN berhubungan dengan pulau-pulau lainnya.

"Dalam konteksnya berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia di seluruh pulau, dari pulau Sumatera sampai Papua," sebutnya, Rabu (16/8/2023).

Salah satunya, pembangunan IKN 'memangsa' pulau-pulau lain.

Adanya pembangunan IKN dengan Forest City dan Green City-nya memberikan dampak perubahan penggunaan listrik ke energi terbarukan.

Tentunya, pertambangan nikel akan semakin meluas demi menunjang listrik berbasis baterai di wilayah IKN Nusantara.

Seperti di Sulawesi Tengah, Halmahera Utara dan Sulawesi Selatan.

"Kemudian rencana bahwa tidak lagi menggunakan energi fosil atau batu bara, justru di dukung dengan rencana pembangunan PLTU," ujarnya.

Hal ini dianggap tidak logis, lantaran dipastikan Indonesia tidak akan bebas dari batubara.

Seluruh pabrik untuk bendungan maupun pabrik pengolah listrik masih menggunakan batubara. Muaranya, hasil bumi Kaltim akan terus menerus dikeruk.

Artinya, konsep Forest City pun perlu dipertanyakan, dan Jatam merasa konsep ini hanyalah janji belaka.

Daerah Kalimantan Timur tetap menjadi sumber utama yang akan dikeruk.

Kemudian rencana pembangunan di IKN Nusantara dengan konsep Forest City, ditanam pohon-pohon.

Sementara kepungan industri di Kaltim menghabiskan pohon-pohon yang ada di Bumi Etam.

"Rencana ini hanya palsu, kami kira jika kita sudah menyatakan merdeka, Jatam menegaskan Kaltim belum merdeka, karena ruang kita dihancurkan, dilebur dengan adanya izin ekstraktif dan izin pembangun yang disebut pembangunan hijau," kritik Mareta.

Jatam juga menilai, langkah pemerintah pusat maupun daerah akan merampas ruang hidup, melakukan intimidasi dan kriminalisasi.

Serta menghilangkan hak masyarakat adat dan menghancurkan sumber mata pencaharian mereka.

"Sumber-sumber penghidupan seperti tanah air dan menyebabkan polusi udara," tandasnya. (*)

Sumber: tribunnews

Foto: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur atau Jatam Kaltim melakukan aksi di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Rabu (16/8/2023) sebagai bentuk kritik pembangunan IKN Nusantara serta rencana pemerintah terkait hilirisasi sektor energi/TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS