PKS Sentil Heru Budi Wajibkan ASN DKI Pakai Motor Listrik: Ada Bisnis Dibalik Itu Ya?

Baca Juga

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta,  Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) menyebut wacana ASN DKI yang diwajibkan memakai motor listrik tidak efektif dalam mengurangi kemacetan. Ia menduga ada permainan bisnis dibalik itu.

"Tidak mengurangi kemacetan juga menambah pengeluaran mereka untuk beli kendaraan listrik yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD, atau ada bisnis dibalik itu ya?" Kata MTZ saat dihubungi, Minggu 20 Agustus 2023.

Menurutnya, akan lebih efektif jika ASN DKI menggunakan transportasi publik saja. Demi kenyamanan penumpang, ia mengatakan bahwa transportasi publik agar diperbaiki jika memang sudah mengalami kerusakan

"ASN diwajibkan pakai transportasi publik saja. Transjakarta, angkot Jaklingko, MRT, LRT. Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki," kata MTZ.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI juga harus memperbaiki jalur sepeda yang ada, selain itu juga jalur untuk pejalan kaki. Jika perlu, kata dia, mengganti bahan bakar transportasi publik dengan tenaga listrik.

"Ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki. Perbanyak bus-bus TransJakarta dan angkot-angkot JakLingko. Perbagus bus dan angkot tersebut, dan ganti BBMnya dengan tenaga listrik," katanya.

Sementara untuk menekan polusi udara yang kian memburuk, MTZ menyarankan agar seluruh kendaraan dilakukan uji emisi. Sehingga, yang tidak lolos, diberi sanksi tegas untuk tidak boleh beroperasi

"Uji emisi seluruh kendaraan di Jakarta. Yang tidak lolos uji diberi sanksi tegas tidak boleh jalan. Jangan lupa, polusi udara juga banyak berasal dari buangan pabrik-pabrik sekitar Jakarta (Bodetabek). Kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk membersihkan polusi udara sangat perlu dilakukan," tuturnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan listrik.

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penanganan polusi udara yang kian memburuk di Ibu Kota. "Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru Budi kepada wartawan di Kantor Menko Marves, Jumat, 18 Agustus 2023.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyebutkan, usulan itu tengah dibahas oleh pihaknya. Heru mengatakan pejabat ASN DKI memiliki tunjangan transportasi, sehingga hal itu dapat dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.

"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," kata Heru.

Sumber: viva

Foto: Pj Gubernur DKI Heru Budi menyerahkan motor listrik kepada petugas Dishub. Sumber : VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham