Politisi Ini Sebut Tidak akan Ada Presiden dari Partai Golkar Hingga 2045; Sudah Dapat Kutukan Sejak Soeharto Turun

Baca Juga

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Ridwan Hisjam memberikan pernyataan mengejutkan belum lama ini.

Dia mengatakan partai beringin tempatnya bernaung sudah mendapat kutukan sejak diturunkannya Soeharto dari kursi presiden pada masa reformasi. Ia mengatakan, percaya tidak percaya, Golkar mendapatkan 'kutukan.'

"Percaya tidak percaya, jadi Golkar ini dapat kutukan. Jadi jangan bicara presiden lah," ungkap Ridwan Hisjam melalui kanal Youtube Zullfan Lindan Unpacking Indonesia, Rabu (30/8).

Dia membeberkan, hal tersebut terjadi setelah Soeharto lengser, yakni belum ada presiden dari Partai Golkar hingga kini.

"Saya bilang ini fakta, bahwa sejak Soeharto turun tidak akan ada presiden dari Golkar sampai hari ini, jadi jangan mimpi," kata Hisjam.

Ia  kemudian menjelaskan alasan di balik perkataannya itu. Hisjam mengemukkan, hal tersebut dimulai sejak BJ Habibie yang gagal mencalonkan karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR tahun 1999 silam.

"Mau coba lihat Bang Zulfan ngikutin lah, habis Soeharto ke siapa Pak Habibie kan? Pak Habibie kan pada waktu itu seandainya Pak Habibie ikut di 1999 pemilu presiden, InsyaAllah menang," ungkapnya.

"Tapi kan dia tidak mendaftar karena pertanggungjawabannya kan ditolak, sehingga dia tidak maju. Maka Gus Dur, iya kan," lanjutnya.

Setelah itu, kata dia, kader Golkar melakukan pendaftaran lagi sebagai wakil presiden yaitu Akbar Tanjung yang saat itu bersama Megawati Soekarnoputri.

Namun begitu akan diumumkan sebagai calon wakil presiden, Akbar Tanjung malah mengundurkan diri.

"Setelah itu pendaftaran lagi wakil presiden, Bang Akbar kan maju bersama Bu Mega. Begitu mau dipanggil kita pemilihan, Bang Akbar langsung ambil mic, dan itu viral, mengundurkan diri Bang Akbar," kata Dia.

"Terpilihlah Ibu Megawati (sebagai presiden kelima)," ujarnya.

Dia juga menambahkan, berarti kutukan itu berjalan hingga saat itu. Dengan menjadikan Megawati sebagai presiden pada tahun 2001.

"Nah sudah yah berarti kutukan tadi kan berjalan nih, abis itu Bu Mega naik jadi presiden 2001 kan," ujar Hisjam.

Ia melanjutkan, pada pemilihan selanjutnya Akbar Tanjung maju mencalonkan diri sebagai wakil presiden melawan Hamzah Haz. Namun akhirnya, Akbar Tanjung kalah oleh politisi yang bernaung di bawah PPP itu.

"Pemilihan lagi Hamzah Haz lawan Akbar Tanjung, itu paling berat saya," kata Dia.

"Bang Akbar kalah sama Hamzah Haz, kebayang kan PPP, Hamzah Haz kok bisa mengalahkan Golkar yang besarnya kaya gitu. Kutukannya jalan lagi, ya kan," lanjutnya.

Bukan hanya itu, pada pemilihan tahun 2004 Golkar kembali mendorong mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto bersama Gus Solah.

Namun lagi-lagi, nasib tak berpihak kepada Golkar, hasil pemilu menunjukan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang saat itu.

"2004, ini Panglima ABRI Wiranto calon kita, Wiranto-Gus Solah adiknya Gus Dur. Nah itu, yang menang siapa, SBY sama JK, JK bukan Golkar loh JK dibawa oleh PBB-PKS kan waktu itu kan Demokrat (juga), kalah kita" ungkapnya.

Kemudian, di pemilihan selanjutnya setelah Jusuf Kalla berehasil menjadi wakil presiden, dia mencoba mengambil Golkar. Setelah mejadi Ketum Golkar, Jusuf Kalla maju bersama Wiranto di pemilu 2009, hasilnya pun Gokar kalah saat itu.

"Terus habis itu, begitu JK jadi wakil presiden diambil tuh Golkar," katanya.

"Majulah JK-Wiranto, kalah, dua-duanya Golkar, yang menang SBY-Budiono, nah kutukan lagi," imbuhnya.

Kader Golkar itu menambahkan, tidak pernah ada calon dari partai Golkar yang bisa memenangkan posisi presiden.

"Jadi tidak pernah calonnya Golkar itu menang (sebagai presiden)," lanjutnya.

Hisjam percaya bahwa ada perjanjian tanah jawa di sana yang dilupakan oleh Golkar. Dan menurutnya, hal ini akan berlanjut hingga tahun 2045 nanti.

"(Sebab) Ada perjanjian tanah jawa, ini yang dilupakan sama kita," ujarnya.

"Nah itu sampai kapan, ya kalau saya bilang sampai 2045 baru lah Pak Zulfan jadi presiden itu bisa," ujarnya.

Sumber: suara

Foto: Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam usai dipanggil Dewan Etik pada Selasa (18/7/2023). [Suara.com/Novian]