Rizal Ramli, Amin Rais dan Puluhan Tokoh Nasional Desak KPK Tumpas Neokolonialisme

Tujuan kemerdekaan mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, dinilai jauh dari kenyataan rakyat Indonesia saat ini. Begitupun dengan tuntutan reformasi, menegakan demokrasi dan pemberantasan KKN semakin jauh dari harapan.

"Untuk itu, kami yang terdiri dari 40 tokoh nasional akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum yang berwenang memberantas KKN untuk serius dalam menumpas KKN sampai ke akar-akarnya meskipun yang akan menjadi korban dipenjara adalah para elit utama di negeri ini," kata ekonom nasional, Rizal Ramli di Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023)

Rizal Ramli menyebut, tujuan kemerdekaan diselewengkan untuk dominasi dan kemakmuran Oligarki beserta para pejabat pemegang kekuasaan serta kelompoknya yang mengambil keuntungan, sambil terus menerus memperbodoh rakyat dengan melakukan penyesatan logika dan opini.

"Sementara kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil telah membuat rakyat semakin miskin, kehilangan kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan," beber RR, sapaan Rizal Ramli.

Tujuan Reformasi nyatanya, la lanjutnya, telah pula dikhianati oleh orang-orang yang tidak pernah berjuang dalam menegakkan demokrasi, yang pada saat berkuasa justru mempreteli demokrasi, memperlemah lembaga anti korupsi, dan membiarkan berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat untuk memperkaya keluarga dan kelompoknya secara sangat ganas dan vulgar.

"Akibatnya Indonesia kini terus terbawa di dalam kubangan masalah yang sama seperti KKN, kemiskinan, kebodohan, rendahnya pelayanan kesehatan, dominasi sumber kekayaan alam oleh asing, dan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sangat membebani mayoritas rakyat," ucap RR.

Bahkan kini indeks persepsi korupsi Indonesia sebagaimana dirilis oleh Transparency International, 2023, hanya mendapat skor 34.

Kerugian negara akibat korupsi yang masih terus merajalela sudah sangat luar biasa, sekitar 30%.

Sementara lembaga-lembaga Trias Politica di negeri ini seperti lembaga legislatif (MPR RI, DPR RI, DPD RI), lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif menjadi bagian dari persoalan bangsa, karena tidak menjalankan fungsi dan tugas yang seharusnya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Alih-alih memperjuangkan tujuan kemerdekaan agar menjadi kenyataan mereka malah ikut menggerogoti Undang-undang Dasar 1945.

Pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan tuntutan Reformasi itu wajib dilawan dan dihentikan.

Pengkhianatan terhadap tujuan kemerdekaan adalah bentuk lain dari Neokolonialisme yang dikendalikan oleh Oligarki.

"Kami mendesak kepada KPK dan Kejaksaan Agung agar secara total segera menumpas dan mengadili semua pihak yang terkait dengan kejahatan tersebut tanpa sikap tebang pilih, termasuk menyelesaikan semua laporan masyarakat yang begitu banyak berkaitan dengan praktek KKN dan Kejahatan Keuangan," katanya.

Sumber: poskota

Foto: Rizal Ramli bersama Amien Rais saat memaparkan masalah korupsi dan KKN. (rizal)