Satgas TPPU Bentukan Mahfud MD Usut Transaksi Ekspor Impor Emas Senilai Rp 189 T

Baca Juga

Tenaga ahli tim Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tengah mengusut ekspor impor emas batangan dengan nilai transaksi Rp189 triliun, sebagai bagian dari transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu diungkapkan tenaga ahli Tim Satgas TPPU, Yunus Husein, yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait progres Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam, Mahfud MD, sejak awal Mei 2023.

"Perkembangan terakhir, tim ahli sudah rapat dengan penyidik DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) tentang ekspor impor emas senilai triliunan (Rp189 T)," kata Yunus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/8).

Tapi, sambungnya, rapat dengan penyidik Ditjen Bea dan Cukai juga belum tuntas. Dia mengaku mengikuti rapat secara virtual, sehingga tidak full mengikuti.

"Boleh ditanyakan pada anggota tim ahli yang lain," pinta Yunus.

Dijelaskan juga, penelusuran soal ekspor impor emas senilai Rp189 triliun itu berbeda dengan perkara dugaan korupsi ekspor emas yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

"Sedang dicek Kemenko Polhukam. Mungkin berbeda (dari perkara yang sedang ditangani Kejagung)," pungkas Yunus.

Seperti diketahui, pada April 2023, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Mahfud MD mengungkapkan adanya aliran TPPU senilai Rp189 triliun di Ditjen Bea Cukai, terkait ekspor-impor emas batangan.

Nilai itu merupakan bagian dari Rp349 triliun dugaan TPPU yang terjadi di Kemenkeu.

Sebelumnya, tim pengarah Satgas TPPU, Ivan Yustiavandana, mengatakan, kerja Satgas TPPU banyak kemajuan. "Khususnya terkait penanganan sejumlah kasus prioritas," katanya, Rabu (9/8).

Ketua PPATK itu juga memastikan, koordinasi tim Satgas TPPU selalu dilakukan, dalam bentuk rapat gabungan, bilateral, dan lainnya, baik internal maupun bersama para ahli.

"Tentunya tidak semua kemajuan bisa disampaikan kepada publik, karena harus dijaga, menghindari upaya-upaya pihak lain yang berpotensi mengganggu jalannya proses yang kami lakukan," katanya.

Meski begitu, ada beberapa perkembangan yang nanti bakal disampaikan kepada publik

Ivan juga mengakui, perkembangan kerja tim Satgas TPPU antara lain berpotensi ditemukannya tindak pidana lain selain TPPU. "Semua kemungkinan terbuka luas," katanya.

Bahkan, sambung dia, ada potensi tersangka-tersangka baru dari hasil kerja tim Satgas TPPU. "Potensi selalu ada, kan muncul terus pihak-pihak yang baru," pungkasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Satgas TPPU lainnya, Laode M Syarif, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan perkembangan hasil kerja tim Satgas TPPU kepada publik pada pekan depan.

"Minggu depan akan ada update dari tim," ujar Laode kepada redaksi, Selasa (8/8).

Namun mantan pimpinan KPK itu mengaku belum tahu kapan pastinya tim Satgas TPPU menyampaikan perkembangan hasil penelusuran transaksi janggal Rp349 T di Kemenkeu kepada publik.

"Belum ditentukan harinya, karena Kemenkopolhukam yang mengkoordinasikan," kata Laode.

Saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Komplek Senayan DPR/MPR, Jakarta, Rabu (7/6), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengungkapkan, pihaknya telah menindaklanjuti 33 Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK.

Pihaknya telah memetakan tindaklanjut 33 LHA PPATK, yakni dua LHA tidak terdapat di database KPK, 5 LHA dalam proses penelaahan di Direktorat PLPM dan LHKPN, 11 LHA dalam tahap penyelidikan, 12 LHA dalam tahap penyidikan, dan 3 dilimpahkan ke Mabes Polri.

"Total 33 LHA PPATK yang kami terima dari Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam," jelas Firli.

Dari 33 LHA PPATK itu, kata Firli, nilai transaksinya mencapai Rp25.363.874.885.910 (Rp25,3 triliun). KPK sendiri sudah menuntaskan dan menetapkan 16 tersangka dengan nilai transaksi sebesar Rp8.507.438.209.161 (Rp8,5 triliun).

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), yang merupakan tersangka dugaan gratifikasi, nilai transaksinya mencapai Rp60.166.172.800 (Rp60,1 miliar).

Sisanya, ada 15 tersangka yang saat ini berstatus terpidana, seperti Eddi Setiadi dengan nilai transaksi Rp51,8 miliar, Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto Rp3.996.330.653, Sukiman Rp15.618.715.882, Natan Pasomba dan Suherlan Rp40 miliar, serta Yul Dirga Rp53.888.333.294.

Selanjutnya ada Hadi Sutrisno dengan nilai transaksi Rp2.761.734.641.239; Agus Susetyo, Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Ronas, dan Veronika Lindawati Rp818.292.318.934, Yulmanizar dan Wawan Ridwan Rp3.229.173.323.509, serta Alfred Simanjuntak Rp1.277.410.000.000.

Sumber: rmol

Foto: Yunus Husein (dua dari kiri)/RMOL

Ikuti Twitter Kami: @OposisiCerdas