Selain Tidak Konsisten, Pidato Jokowi Tidak Merespons Isu-isu yang Sangat Krusial

Selain tidak konsisten, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dianggap tidak merespons isu-isu yang sangat krusial. Salah satunya tidak menyampaikan perkembangan atau nasib Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

"Selain tidak konsisten, pidato Jokowi juga terlihat tidak merespons isu-isu penting yang sangat krusial," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/8).

Misalnya, kata Ubedilah, Jokowi tidak membahas soal pemberantasan korupsi pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8). Padahal, indeks korupsi Indonesia terpuruk, hanya mendapatkan skor 34.

"Pidato selama 27 menit itu sama sekali tidak ada kata pemberantasan korupsi, tetapi hanya menyebut pencegahan korupsi," terang Ubedilah.

Selain tidak menyampaikan soal pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi juga sama sekali tidak menyampaikan hal krusial kedua, yakni soal demokrasi dan Pemilu 2024.

"Tidak ada pesan tentang pentingnya demokrasi yang berkualitas dan pemilu yang jujur. Padahal Pemilu 2024 tinggal lima bulan lagi," papar Ubedilah.

Tak hanya itu, lanjut Ubedilah, Presiden Jokowi juga tidak menyampaikan sama sekali tentang perkembangan atau nasib IKN.

"Jokowi justru bicara soal international trust (kepercayaan internasional) yang diklaim bagus dengan contoh pertemuan G20 dan Ketua ASEAN. Padahal hal itu sesungguhnya sangat seremonial, rutin dan bergiliran antarnegara," tutur Ubedilah.

Ubedilah menilai, sesungguhnya Jokowi tidak mampu menunjukkan contoh yang lebih maju dari international trust, misalnya soal naik tidaknya investasi. Faktanya, kata Ubedilah, Jokowi kesulitan menarik investor asing termasuk investasi ke pembangunan IKN.

"Saking sulitnya Jokowi sampai harus menyerahkan pembangunan IKN ke China. Jokowi terlihat senang dengan agenda hilirisasi, padahal belum ada detail laporan siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan hilirisasi," beber Ubedilah.

"Jokowi tampak terlihat menjual mimpi tentang pendapatan per kapita yang akan naik. Saya sebut mimpi, karena pendapatan per kapita yang Jokowi sebut akan mencapai Rp331 juta per tahun itu semua baru target bukan realitas. Faktanya pada 2022 lalu rata-ratanya hanya Rp71 juta per tahun," sambung Ubedilah menutup.

Sumber: rmol

Foto: Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net