Sesudah Food Estate, Kini Hasto PDIP Kritik Lagi Prabowo Soal Logistik Harus Dibagi-bagi

Baca Juga

Dalam sepekan belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dua kali mengkritik hal yang terkait dengan Prabowo. Mulai dari food estate hingga logistik Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap koalisi yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB itu justru akan memberatkan Prabowo sebagai bakal capres.

Dimana Prabowo harus menyiapkan logistik yang harus dibagi-bagi bagi anggota koalisinya ini.

Hasto bercerita pengalaman pribadinya pernah mengelola tim kampanye dari gabungan banyak partai.

Semakin banyak parpol yang bergabung, justru semakin sulit mengatur strategi pemenangannya.

“Setidaknya dengan bergabungnya 3 parpol tersebut, logistik Pak Prabowo akan berkurang karena harus dibagi-bagi ke banyak pihak,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8).

Di sisi lain, Hasto meyakini elektabilitas Ganjar akan semakin melonjak seiring dikepungnya PDIP oleh parpol-parpol besar yang mendukung Prabowo.

“Ingat, 2014 kami juga dikepung. Jadi sekarang Ganjar yang dicoba dikepung, dikeroyok,” katanya.

“Ini justru akan punya daya lenting besar. Sekali Ganjar rebound dan naik elektoralnya, akan menjadi titik balik yang besar,” jelasnya.

Sebelumnya, Hasto memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurutnya, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” katanya.

“Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya lagi.

Program food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan pada periode kedua.

Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian, yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, untuk memimpin program tersebut.

Presiden Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, untuk membantu program ini.

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja. ***

Sumber: pojoksatu

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Prabowo. (net)