Umat Islam Jabar Tolak Patung Sukarno

Aliansi Pergerakan Islam yang dikenal dengan API Jabar mewakili umat Islam, Jumat (04.08.2023) siang telah melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate untuk menolak pembangunan patung Sukarno di Bandung. Seperti biasa tidak pernah ada utusan dari Pemprov. Jabar yang menerimanya.

Ketua API Jabar dalam orasinya menekankan kembali penolakan pembangunan patung Sukarno di sebuah lapangan di lingkunan instansi tentara. Patung itu berhala, haram hukumnya di dalam agama Islam. Nabi Ibrahim telah memberi contoh bagaimana menghancurkan patung berhala.

Para orator lainnya terdiri dari beberapa Ulama dan tokoh (Bandung, KB, KBB, Ciamis, Kuningan, Cianjur) menekankan bahwa memang tidak boleh membuat patung atau berhala tersebut,. Sukarno bersama Hatta pahlawan proklamator, akan tetapi Sukarno meninggalkan rekam jejak buruk di Jabar. Semasa jadi presiden RI, Sukarno dekat dengan komunis, sampai terjadi peristiwa tahun 1965.

Seandainya tidak diharamkan rasanya lebih cocok patung Jendral Sudirman dari pada Sukarno. Jabar tidak sama dengan Akmil di Magelang. Ridwan Kamil seorang cucu Kiayi dan memiliki wakil Gubernur kiai, seharusnya lebih paham tentang hal ini.

Pembuatan patung Sukarno ini tidak terkait kepentingan rakyat, apalagi DPRD Jabar sampai tidak mengetahuinya. Artinya RK mengambil kebijakan yg sensirif ini secara diam2. Ini merupakan pelanggaran terkait kebijakan publik. Masalah pokoknya adalah diharamkan.

Jika Gubernur Jabar yang sebentar lagi akan selesai masa baktinya ini, tetap akan melanjutkan pembuatan patung Sukarno ini, API Jabar akan turun ke jalan lagi. Langkah lain seperti langkah hukum dan senjata terakhir yakni boikot pajak akan dipertimbangan untuk digunakan.

Oleh : Memet Hakim

Pengamat Sosial

Foto: Demo menolak patung Sukarno di Bandung (IST)

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.