Berang! Anak Gus Dur Peringatkan Cak Imin Soal PKB: Hentikan Narasi Tak Jujur

Alissa Wahid, putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meminta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berhenti menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Hal itu dimintanya usai Cak Imin menyebut kalau sebenarnya dirinya lah yanng dikeluarkan oleh Gus Dur dari partai tersebut.

"Sudahlah hentikan narasi tidak jujur seperti ini," kata Alissa Wahid melalui akun X pribadinya @AlissaWahid dikutip pada Rabu (6/9/2023).

Alissa menekankan kalau dirinya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB. Namun, ia mengingat ucapan dari Ayahanda kepada dirinya.

Gus Dur pernah mengatakan kepada dirinya kalau Cak Imin menjadi sosok yang hendak merebut kekuasaan di PKB.

Gus Dur menyampaikan kepada Alissa kalau tindakan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan tersebut tidak boleh dibiarkan.

"Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB. Tapi saya jelas mengingat betul ucapan #GusDur LANGSUNG kepada saya: "Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan"," cuitnya.

Pernyataan Alissa tersebut merespon pernyataan Cak Imin ketika diwawancara dalam program Mata Najwa. Pada saat itu, Cak Imin menyebut kalau dirinya lah yang dikudeta oleh Gus Dur lalu diberhentikan.

Itu diungkapkan Cak Imin menanggapi isu yang kerap muncul ketika dirinya berkontestasi politik seperti di Pilpres 2024. Ia disebut sebagai pihak yang mengkudeta Gus Dur dari PKB.

"Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta, dikudeta orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari Ketum, saya nonaktif," kata Cak Imin pada Senin (4/9/2023).

Cak Imin mengklaim kalau dirinya tidak melakukan perlawanan ketika diberhentikan. Oleh sebab itu, ia langsung menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masykur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yenny Wahid sebagai Sekjen DPP PKB.

"Dalam proses kepemimpinan Ali Masykur dan Yenny ini lah hasil kudeta terhadap saya, dan saya terima tidak ada masalah. Tapi di situ karena tidak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU," terangnya.

Sumber: suara

Foto: Alissa Wahid/Net