China Susun Peta Baru 2023, Komisi I DPR: Pemerintah Indonesia Kelihatan Anteng-Anteng Saja!

Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI mengatakan adanya usulan peta baru China yang mengklaim perbatasan sejumlah negara, termasuk wilayah di India, perairan Malaysia hingga dekat Indonesia.

"Negara-negara tetangga kita sedang resah, gelisah. India, Malaysia, Filipina, Vietnam, tapi Indonesia kelihatan anteng-anteng. Konon katanya Indonesia tidak tersentuh oleh peta baru China. Apa benar demikian karena sebagian orang mengatakan tidak demikian," ujar Sukamta, Selasa (19/9/2023).

Sukamta menilai, peta baru China tersebut menuai kontroversi karena mendapat banyak penolakan dari sejumlah negara.

Ia pun, meminta penjelasan komprehensif dari Kementerian Luar Negeri terkait Peta Standar China 2023 itu.

"Apakah memang betul kita betul-betul aman perbatasan kita dari klaim China atau karena kita memang tidak mau menyinggung The Big Brother ini dari sisi diplomasi," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Lodewijk Paulus menyampaikan, Malaysia dan Filipina telah melakukan nota protes terkait peta baru China itu.

Sebab, dalam peta tersebut, China mengklaim wilayah perbatasan pada sejumlah negara di laut Tiongkok Selatan.

"Tentang sikap Indonesia tentang pera baru yang dikeluarkan Tiongkok pada 28 Agustus lalu, Filipina dan Malaysia sudah komplain. Sama dengan pak Sukamta, apakah tidak ada pengaruhnya untuk Indonesia atau bagaimana?," ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta tersebut bersamaan dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan, Peta Standar 2023 pada 28 Agustus lalu.

Peta tersebut mencakup wilayah yang disengketakan dengan negara-negara tetangga, termasuk klaim wilayah Arunachal Pradesh, Aksai Chin di India, Taiwan hingga wilayah maritim zona eksklusif ekonomi (ZEE) Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia dan Vietnam.

Sumber: poskota

Foto: Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net