Jokowi Ngaku Dapat Info Intelijen Soal Arah Koalisi Parpol, Demokrat Keberatan: Itu Bukan Ruangnya Presiden!

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal informasi intelijen mengenai arah dukungan partai politik (parpol).

Hinca menilai, tidak semestinya Jokowi membeberkan hal tersebut, sebab hal itu bukan menjadi ranah presiden.

"Gini, saya menyayangkan statementnya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai parpol sampai jeroannya pun tahu.

Saya kira nggak hanya partai Demokrat semua partai politik keberatan atas statement itu, karena bukan ruangannya presiden," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Menurutnya, kalau pun memang presiden atau kepala negara mendapatkan informasi intelijen tersebut, maka hal tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk mengelola negara bukan justru disampaikan ke publik.

"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa 'aku tahu tahu jeroannya ini gitu', sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalam partai itu," tuturnya.

Ia juga menilai, seharusnya hal tersebut tidak perlu diumbar ke publik.

"Nah, kalau pun beliau tahu ya cukup aja tahu tapi tidak perlu diumbar kepada publik bahwa udah gini kita saya kira itu kurang pas lah, saya kira kami menyayangkan statement itu," sambungnya.

Ia pun berharap data yang disampaikan oleh Jokowi tersebut tidak disalahgunakan ke depannya.

"Kami berharap tidak, kami berharap tidak, kami berharap Pak Presiden cuma hanya menyampaikan saja dan itu yakin sebagai informasi dia kepala negara. Sedangkan bagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh undang-undang," ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca mengaku heran, pasalnya baru kali ini ada seorang presiden yang mengumbar data intelijen ke publik.

"Iya, justru momennya pun pas lagi era tahapan Pemilu gitu ya. Dan saya belum pernah dengar selama ini ada presiden yang mengumbar data itu, gitu. Jadi, tapi dia memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional tapi tidak mesti harus disampaikan lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku mengetahui arah politik dari partai-partai politik menjelang Pilpres 2024. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga, saya ngerti," kata Jokowi.

Namun, Jokowi tidak memerinci informasi yang diketahuinya soal partai-partai politik itu.

Menurutnya, informasi tersebut didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," katanya.

Sumber: suara

Foto: Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyampaikan pernyataan mengenai keberatannya terkait pernyataan Presiden Jokowi mengenai informasi dari intelijen mengenai arahan partai politik jelang Pemilu 2024. [Suara.com/Bagaskara]