KPK Diminta Tuntaskan Kasus E-KTP dan Dugaan Korupsi Food Estate

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menuntaskan kasus korupsi E-KTP yang diduga melibatkan Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo.

Permintaan itu dilayangkan oleh Senator Jaringan Aktivis ProDem, Setya Dharma Pelawi dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/9).

"Publik semakin kenceng bertanya, apa benar Ganjar Pranowo tidak terlibat? Untuk menguji semua ini, mungkin gelombang masa akan berbondong-bondong ke Gedung KPK,” ungkap Setya.

Dia pun menyinggung cepatnya pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi perlindungan TKI tahun 2012 yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kenapa hanya Cak Imin saja yang dipanggil KPK? Gagasan perubahan oleh Anies Baswedan membuat kekuasaan tidak selalu berpihak. Rakyat pun akan minta keadilan kapan kasus E-KTP dibuka kembali sehingga menjadi terang,” jelasnya.

Dia menyebut akhir-akhir ini juga ada dugaan kegagalan proyek food estate di Kementerian Pertahanan RI.

“Semestinya KPK memanggil kedua Bacapres, Prabowo dan Ganjar sehingga KPK tidak terkesan tebang pilih,” imbuh dia

“Bagaimana rakyat mau percaya karena kedua Bacapres secara akhlak dan otaknya sudah tercemar virus untuk meneruskan pembangunan yang digagas Jokowi atas nama investasi dan menggusur rakyat,” tegasnya.

Pilpres 2024, lanjut dia, merupakan ajang adu gagasan untuk pemimpin muda visioner dan bersih dari KKN.

“Semoga Indonesia semakin maju punya pemimpin yang bebas dari KKN, rakyat semakin sejahtera,” pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Ilustrasi. Peserta aksi unjuk rasa yang menamakan diri Kompak, menuntut KPK segera mengusut dugaan keterlibatan tiga politisi PDI Perjuangan dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik, Senin (18/12/2017), di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan/Net