Said Iqbal dan Muslihat Menarik Partai Buruh pada Pilihan Irrasional

Baca Juga

ANIES Baswedan dipastikan tidak dipilih dalam Pilpres, kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Sebab tidak amanah, ujarnya. Karenanya ia, dan partai yang dipimpinnya, tidak akan memilihnya dalam Pilpres 2024. Itu keputusan berdasar rapat presidium, Senin (11 September).

Jika ditilik alasan mengapa Partai Buruh menolak memilih Anies dalam Pilpres, sungguh tampak mengada-ada. Penolakan yang sama sekali tidak punya korelasi bisa disambungkan dengan kepentingan buruh, tapi tidak pada kepentingan elite partai.

Anies tidak amanah, itu karena bersama Nasdem secara sepihak meninggalkan Partai Demokrat dan PKS kala menggandeng PKB. Inilah alasan yang dipakai. Alasan ala kadarnya yang ditarik untuk menguatkan pilihan dengan tidak memilih.

Katanya, "Kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi presiden saja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan, dari berita-berita yang kami dapat, ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden."

Alasan tidak memilih Anies dengan mencatut dinamika yang terjadi pada Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), itu terkesan dibuat sekenanya. Patut jika lalu disebut muslihat layaknya buzzer, yang coba menggiring opini dengan tidak sebenarnya.

Muslihat yang dikesankan, bahwa tidak memilih Anies itu benar-benar suara buruh, meski hanya berdasar pada sesuatu yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan buruh.

Said Iqbal dan "kawan-kawan buruh" yang disebutnya itu benar suara buruh, pastilah itu melihatnya dari satu sisi. Lalu serta merta sekenanya melabeli Anies/NasDem sebagai "pengkhianat" dan "menusuk dari belakang". Hujjah yang disampaikan Said Iqbal itu jika tidak benar pastilah pada saatnya akan terkoreksi oleh kalangan buruh sendiri. Mengoreksi apa yang tidak sebenarnya.

Dinamika yang terjadi pada KPP, itu mestinya dilihat utuh. Tidak melihat sepenggal yang asal-asalan, sekadar menyudutkan Anies/NasDem, yang sama sekali tak punya korelasi dengan kepentingan buruh. Yang tampak sikap ketidakdewasaan sebagai sebuah partai, atau lebih pada personal Said Iqbal yang gagap mengelola partainya.

Memimpin sebuah partai apa pun itu, jika tidak bekerja untuk kepentingan konstituennya, maka keberadaannya tidak lebih sebagai tangga panjat para elite untuk meraih posisi politis di pemerintahan. Muncul kalkulasi pragmatis, siapa yang dalam pandangannya akan memenangkan kontestasi Pilpres, itu yang didukung.

Dalam konteks Partai Buruh, meskipun rekam jejak kandidat capres yang didukung tidak "bersahabat" dengan kalangan buruh--jika mengikuti alur pikir Said Iqbal--itu seperti tidak jadi pertimbangan.

Partai Buruh pastilah tidak identik dengan pilihan buruh secara keseluruhan. Buruh yang beragam tingkat pendidikan dan aspirasi politiknya, punya parameternya sendiri dalam menentukan siapa yang akan dipilih di Pilpres mendatang. Pilihan yang tidak dipengaruhi pihak lain. Di samping itu, rekam jejak capres akan jadi pertimbangan utama untuk dipilih.

Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dianggap kepala daerah yang paling memanjakan kawan buruh. Tuntutan buruh selalu diapresiasi dengan baik. Semua bisa terlihat dari rekam jejak yang ditinggalkan, mustahil terhapus.

Kecenderungan Said Iqbal membawa Partai Buruh mendukung salah satu kandidat capres tertentu, itu sudah terlihat jauh-jauh hari, di mana Said Iqbal mempertontonkan satu adegan tak selayaknya, yang diingat publik. Sebagai ketua umum partai, ia tak perlu sampai merendahkan marwahnya, itu saat dalam satu kesempatan ia sampai perlu nyosor mencium tangan Ganjar Pranowo.

Setelah "sosoran" itu jadi bahan tertawaan publik, Said Iqbal sampai perlu klarifikasi pembelaan dengan bawa-bawa ajaran orangtuanya, yang mengajarkan etika, agar mencium tangan pada orang yang lebih tua. Katanya, itu hal yang biasa ia lakukan. Tapi khalayak melihatnya bukan pada etika personal seorang Said Iqbal, tapi kepatutan sebagai ketua umum partai yang tidak selayaknya melakukan hal demikian. Pantas jika semua menilai sebagai hal tak wajar.

Karenanya, menampik Anies Baswedan untuk tidak dipilih Partai Buruh pada Pilpres 2024, itu menjadi hal wajar, jika menilik hubungan Ganjar-Said Iqbal. Tidak dipilih Partai Buruh, tentu itu tidak identik dengan suara buruh keseluruhan. Bisa dilihat adanya dukungan dari serikat buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah kepemimpinan M. Jumhur Hidayat. KSPSI secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sebagai bakal pasangan capres-cawapres 2024.

Dukungan KSPSI itu terjadi setelah hasil Rakernasnya, yang dihadiri 1.200 perwakilan serikat pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia. KSPSI memiliki sekitar 4,6 juta anggota, dan merupakan salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia. KSPSI memilih Anies-Muhaimin dengan melihat rekam jejak keduanya. Rekam jejak saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Muhaimin yang sangat berjasa pada nasib buruh saat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Meski di satu pihak--Said Iqbal dengan Partai Buruh--menarik gerbong partainya pada pilihan irrasional dan itu pragmatis, tapi pada saat bersamaan ada pihak lain tak kalah mentereng dengan kekuatan massa riil--KSPSI--menarik gerbongnya memilih Anies-Muhaimin dengan melihat rekam jejaknya.

Suara buruh di tahun politik selalu ditarik ke sana kemari oleh kepentingan, yang boleh jadi tak berpihak pada nasibnya. Maka, semua akan ditentukan oleh pilihan personalnya-- one man one vote--dengan melihat latar belakang capres-cawapres yang dimunculkan, mana yang layak dipilih. Tentu memilih berdasar parameter rasional, dan itu rekam jejak yang ditinggalkan.

Rekam jejak kandidat yang ada, itu potret yang terlihat. Bisa jadi acuan siapa yang pantas dan layak dipilih dalam Pilpres 2024, atau sebaliknya, yang tak pantas untuk dipilih. Nasib buruh memang ditentukan oleh pilihan personalnya, ditentukan oleh pilihannya sendiri. 

OLEH: ADY AMAR

Penulis adalah seorang kolumnis

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.