Sasmito Kritik Keras Penegakan Hukum di Era Jokowi

Baca Juga

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengeritik keras upaya penegakan hukum yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin.

Menurutnya, secara kasat mata penegakan hukum di Indonesia jalan ditempat dan makin buruk. “Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter ditempat, nggak ada kemajuan,” terang Samito di Jakarta, Jumat (1/9).

Bahkan tegas Sasmito lagi, upaya penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi tidak jelas arahnya.

Celakanya lagi, kasus-kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara justru diabaikan.

Salah satunya, kasus fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan teriliun rupiah.

Padahal secara kasat mata, para penikmat fasilitas BLBI itu saat ini kaya raya sehingga fasilitas BLBI yang mereka terima harus dikembalikan ke negara.

Namun anehnya, diduga sengaja dibiarkan oleh apparat penegak hukum.

Indikasinya, para pengemplang BLBI ini hidupnya aman dan nyaman tanpa merasa takut akan diproses secara hukum.

“Kasus Century Gate yang jelas liabilities bisa melemahkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat bisa tereduksi juga beritanya dilupakan publik,” jelasnya.

“Semua patut diduga kareena amnesia publik dengan Presiden Jokowi yang merasa yakin menggadang putra mahkotanya Gibran Raka Buming Raka untuk maju ke pilpres,” ulasnya.

Saat ini, MK tengah menguji syarat usia cawapres. “Cawapres boleh dengan berusia 35 tahun saja. Ini mengkonfirmasikan, peluang Gibran makin terbuka lebar,” imbuhnya.

Apalagi, Ketua MK yang kental nepotisme sebagai ipar presiden RI Jokowi patut diduga akan membuat achivement menggiring sang keponakan agar bisa menjadi bakal cawapres.

Meskipun Presiden Jokowi menjadi bonek karena melanggar UU. Dengan demikian, Gibran akan menjadi Cawapres Prabowo yang paling berhasrat mau duduk di RI 1.

“Mungkin pak Prabowo paling lama 2 tahun saja jadi Presiden. Maka sang putra mahkota ex bakul martabak ini tanpa capek-capek seperti jaman Megawati nglungsur kursi RI 1 dari almarhum presiden Gus Dur tahun 2001 yang lalu,” ulasnya.

“Mungkin si bocah kemarin sore yang sempat jadi Walikota Solo dengan belum genap 5 tahun bermimpi tahun 2026 setelah presiden RI Prabowo mungkin sudah kecapekan malah bisa ketiban durian runtuh serperti ayahanda Jokowi yang jadi petugas partai PDIP tersebut juga menjadi presiden RI termuda di NKRI,” terangnya.

Ditegaskannya, jika skenario demikian maka pembodohan rakyat Indonesia dan wabah amnesia publik di Indonesia berlanjut pada beberapa bulan yang akan datang sampai Februari tahun 2024.

Kondisi ini disinyalir bisa memicu people power.

Bahkan bukan mustahil bisa terjadi.

Apalagi, jika Anies Baswedan bukan yang terpilih sebagai Presiden RI pengganti Presiden Jokowi dalam Pilpres Pebruari 2024. “Mungkin unusual condition jika Tuhan tidak mau punya skenario lebih cantik dan lebih nyaman bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.