Sentil Anies Pilih Cak Imin, PKS: Ke Depan Tak Boleh Terulang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang telah memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tanpa memberitahu PKS dan Demokrat, agar memperbaiki cara berkomunikasinya.

“Bagus kalau itu disadari, ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Nih komunikasi ke depan diperbaiki,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurut Jazuli, komunikasi dalam koalisi menuju pencalonan bakal capres dan cawapres sangat penting, termasuk memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres. Ia mengibaratkan sepasang remaja yang hendak melangsungkan pernikahan.

“Begini ya. Ente nih masih bujangan kan? Sebelum ente menikah, ente bahas dua keluarga calon itu. Beda kalau “besok kawin lu sama sih ini”, umpamanya, kan beda kan?“ tuturnya.

“Tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa, dan negara dan kebersamaan, sudahlah, itu kita kasih catatan saya. Nih komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu,” demikian Jazuli.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diketahui berperan besar dalam perjodohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres 2024.

Peran Surya Paloh dalam perjodohan tersebut dinilai oleh sebagian pihak telah menjadikan Anies tak lebih dari sekadar petugas partai. Namun pandangan tersebut dibantah tegas oleh Anies.

"Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan," kata Anies saat menjadi narasumber Mata Najwa, Senin (4/9).

Namun Anies menilai, penawaran Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres merupakan solusi dan menjawab kebutuhan untuk mengunci suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengaku telah mengundang PKB masuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejak jauh-jauh hari. Setidaknya sejak Juni lalu. Namun saat itu tidak ada jawaban dari KPP.

Sehingga diambil opsi lain yakni membangun kesepakatan, lalu menjelaskan setelahnya kepada PKS dan Partai Demokrat sebagai rekan koalisi. Namun risikonya muncul perasaan dilewati dan tidak diajak terlibat.

“Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya melaksanakan, itu namanya petugas partai. Tidak ada relevansinya terhadap untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu solusi maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan," tegas Anies.

Sumber: rmol

Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/Net