Usulan Kontrol Rumah Ibadah, Sekjen DMI: Akan Lahirkan Rezim Diktator

Baca Juga

Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah mendapatkan respons dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruqutni menyatakan, jika rumah ibadah dikontrol pemerintah, akan melahirkan rezim diktator.

"Pandangan seperti itu, kalau itu benar dari BNPT, sebenarnya itu bukanlah arah dari kehidupan bernegara yang demokratis, melainkan arah pemerintahan yang totaliter yang akan melahirkan rezim diktator," ujar Imam saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (5/9/2023).

Indonesia sudah merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-78. Karena itu, Imam heran masih ada pejabat di negeri ini yang masih berpikir totalitarian.

 

"Saya heran, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan mendekati 80 tahun merdeka dengan menganut mazhab bernegara demokratis konstitusional, kok masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara, justru pemikirannya itu totalitarian dan bercorak diktatorial," ujar Imam.

Imam memaklumi jika pandangan-pandangan seperti itu muncul di parlemen atas nama rakyat. Jika pandangan itu muncul dari parlemen, menurut dia, itu menjadi suatu pemikiran kontrademokrasi.

"Kita sudah pernah mengalami masa-masa otoritarianisme dan totalitarianisme, bahkan banyak yang menyebut diktatorial di sebagian era Orde Baru. Lah kok ini mau diulangi lagi. Berapa korban nyawa dari rakyat kita yang mestinya ikut menikmati kemerdekaan tetapi harus mati karena operasionalisasi konsep EKA-EKI waktu itu," kata Imam.

Jadi, tambah dia, saat ini bukanlah era reideologisasi negara lagi, melainkan era negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahterakan masyarakat. Misalnya, dengan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Perkuat keamanan, bubarkan lembaga instrumen yang tumpang-tindih dan potensi pemubaziran keuangan negara. Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan untuknya, lah kok masih ada BNPT padahal yang diperankan BNPT itu policing sistem yang mestinya melekat pada kepolisian negara," ujar Imam.

"Cobalah presiden memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara ini dengan di antaranya melakukan relandscaping kelembagaan intrumental yang mungkin akan bisa lebih menghemat keuangan negara," kata Imam.

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023). Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.

Usulan tersebut disampaikan Rycko saat menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut Safaruddin, ada juga masjid di BUMN daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah. Dari situlah kemudian Rycko mengusulkan agar ada kontrol dari pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme.

Sumber: republika

Foto: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DMI Imam Addaruqutni/Foto: Dok.DMI