5 Poin Hasto PDIP terkait Jokowi, Gibran, dan Kartu Truf Ketum Parpol

Baca Juga

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan sederet pernyataan setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Dilansir dari Tempo, Hasto bicara mengenai kesedihan dan luka hati setelah partainya ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya itu, Hasto juga bicara telah terjadinya pembangkangan politik dan kartu truf. Berikut pernyataan selengkapnya Hasto.

Sedih dan luka hati

Hasto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Jokowi meninggalkan PDIP. Menurut Hasto, PDIP telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Ahad kemarin, 29 Oktober 2023.

Permintaan melanggar pranata

Menurut Hasto, Presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena dianggap masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Namun, Hasto tidak secara gamblang menyebut apa permintaan lain itu.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto.

Pembangkangan politik

Hasto mengatakan seluruh mata rantai pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah political disobedience atau pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK belakangan ini menjadi sorotan setelah mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Putusan MK itu disebut-sebut memberi karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, untuk bisa maju jadi cawapres. Musababnya, Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran.

Kartu truf ketum parpol

Hasto turut menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum (ketum) partai politik (parpol) menyangkut pencalonan Gibran.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.

Alasan PDIP buka suara

Menurut Hasto, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” beber Hasto.

Prabowo-Gibran diusung KIM

Diketahui, Gibran kini telah resmi diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres untuk Prabowo. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Demokrat, Partai Prima, Partai Garuda, dan PSI.

Saat diusung oleh KIM, Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Adapun soal statusnya di partai, Gibran berkelit dengan hanya mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Prabowo-Gibran telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 25 Oktober 2023. Kedua pasangan bakal capres-cawapres ini juga telah menjalani tes kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim dokter RSPAD Gatot Soebroto.

Adapun Gibran saat ditanya soal sindiran MK sebagai Mahkamah Keluarga, enggan memberikan tanggapan. Menurutnya, anggapan seperti itu justru hanya membuat warga resah. Ia menegaskan akan lebih fokus ke pembangunan.

"Tidak ada tanggapan. Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Kita fokus pembangunan ini lho," tuturnya, Senin, 16 Oktober 2023.

Ia juga menyatakan tidak begitu peduli terhadap apapun putusan MK. Apakah putusan itu menolak atau menerima gugatan, ia mengaku tidak peduli.

"Aku ra nggagas (Aku tidak peduli) ditolak apa diterima. Baru tahu kalau ditolak. Beres toh, wis mulih (sudah toh, pulang)," ujarnya.

Sumber: tempo

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net