Belum Saatnya, PSI Tolak Wacana Ganjil Genap untuk Sepeda Motor di Jakarta

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, dengan tegas menolak wacana penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. William menilai belum waktunya menerapkan kebijakan ganjil genap motor yang awalnya diusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tersebut.

William mengatakan, ganjil genap untuk kendaraan roda dua tidak akan efektif jika dijalankan saat ini. Seharusnya, Pemprov DKI lebih fokus untuk membenahi transportasi umum.

"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," ucapnya.

Ia juga menyebut masih banyak daerah atau wilayah di Jakarta dan daerah penyangga yang belum terjangkau oleh transportasi umum. Maka pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai PR agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik.

"Pada hari ini masih banyak wilayah di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum khususnya pinggiran Jakarta. Pemprov mestinya fokus ke sini agar transportasi bisa menyasar pelosok dan untuk meningkatkan keinginan masyarakat beralih ke trasportasi umum," tegasnya.

Karena itu, jika ingin melakukan kebijakan yang akan menyulitkan pengguna roda dua, maka penyediaan transportasi umum harus lebih dulu memadai.

"Disinsentif untuk transportasi pribadi khusus nya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah," pungkasnya.

Usulan Kapolri

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menindaklanjuti usulan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua. Ia bakal melakukan diskusi dengan kepolisian untuk kemungkinan penerapannya.

"Ya dipikirin. Semua itu (usulan ganjil genap untuk sepeda motor) harus dikaji ya bersama-sama Polda," ujar Heru di gedung DPRD DKI, Senin (9/10/2023).

Mengenai kemungkinan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, Heru belum memastikannya. Ia perlu melihat hasil kajian mendalam yang dilakukan pihak terkait.

Senada dengan Heru, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku belum bisa memastikan akan menerapakan ganjil genap untuk sepeda motor. Pihaknya akan lebih dulu melakukan pengkajian mendalam atas usulan tersebut.

Menurutnya Heru juga belum menyinggung soal wacana tersebut. Belum ada arahan mengenai pembahasan kebijakan itu.

"Belum (ada arahan), karena kita harus melakukan kajian secara komperhensif," tuturnya.

Menurutnya, akan ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan ganjil genap untuk sepeda motor. Mulai dari kinerja lalu lintas hingga dampak untuk kegiatan ekonomi.

"Tidak hanya dilihat dari sisi trafficnya, tetapi bagaimana ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya terhadap penerapan itu," pungkasnya.

Sumber: suara

Foto: Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana/Net