Kuatnya Jokowi Effect

Baca Juga

    

SEUMPAMA Presiden Jokowi cawe-cawe di pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, wajar. Malah dobel wajar. Wajar pertama, semua ayah pasti bela anak. Wajar dua, toh itu akan diuji pilihan rakyat. Sebaliknya, perubahan Google Maps: Mahkamah Keluarga, adalah serangan politik.

Sebab, salah satu unsur politik adalah perang. Seperti kata Pemimpin China, Mao Zedong (26 Desember 1893 - 9 September 1976): “Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed.”

Jadi, seandainya Presiden Jokowi cawe-cawe di pencawapresan Gibran, tapi kemudian sepi. Tidak ada perlawanan dari musuh politik, justru namanya bukan politik. Melainkan persahabatan.

Perubahan titik lokasi nama Mahkamah Konstitusi di Google Maps, diubah jadi Mahkamah Keluarga, suatu kreasi perlawanan politik tak terduga (oleh masyarakat usia tua). Tapi ini permainan cemen buat Gen Z (kelahiran 1995 sampai dengan 2010).

Ternyata, perubahan nama lokasi itu juga tidak susah-susah amat. Sepele. Cukup menggunakan Personal Computer, lalu klik tujuh kali. Maka, nama Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Keluarga. Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat.

Dikutip dari Google Support, Rabu, 26 April 2023, pemilik akun bernama Amit Goswami 9437, bertanya ke Google: “How can i change location name?” lalu dalam beberapa detik dijawab mesin Google, begini:

Untuk mengganti nama lokasi di Google Maps, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Buka Google Maps di komputer atau perangkat seluler Anda. 2) Cari lokasi yang ingin Anda ganti namanya. 3) Klik penanda lokasi di peta untuk membuka panel informasi. 4) Klik tombol "Sarankan edit". 5) Klik opsi "Ubah nama atau detail lainnya". 6) Edit nama lokasi. 7) Klik "Kirim". Selesai.

Setelah diserahkan editannya, akan ditinjau oleh Google dan jika disetujui maka nama lokasi akan di-update di Google Maps.

Google: “Harap dicatat, bahwa mungkin diperlukan waktu beberapa saat agar perubahan diterapkan.”

Ada hal yang tidak diungkap Google. Bahwa diksi “diperlukan waktu beberapa saat”, bisa di hari yang sama pada saat permohonan ke Google, bisa sehari kemudian, bisa juga berbulan-bulan berikutnya. Google tidak menyebutkan, bahwa semakin banyak pemilik akun yang minta perubahan nama titik yang sama, menghasilkan persetujuan Google lebih cepat, dibanding cuma diajukan oleh satu akun.

Perubahan nama yang sederhana itu pun menghebohkan. Menohok Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang menikahi adik kandung Jokowi, Idayati. Dengan kata lain, Anwar adalah om-nya Gibran.

Apa kata Anwar Usman soal 'Mahkamah Keluarga'? Ditanya wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023, Anwar menjawab begini:

"Aduh… itu kan kemarin sudah saya jawab. Anda kemarin nggak (konferensi pers) ikut ya?"

Maksud Anwar, ia sudah mengkonfirmasi putusan MK tentang gugatan uji materi yang putusannya menguntungkan keponakannya, Gibran, untuk maju jadi Cawapres Prabowo Subianto, yang menurut Anwar, bahwa ia menegang teguh sumpah sebagai hakim. Ia menegaskan, memegang teguh amanah dalam konstitusi.

Malah, Anwar menyitir kisah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang utusan bangsawan Quraisy, agar Nabi melakukan intervensi, dan bangsawan Quraisy itu meminta perlakuan khusus. Karena saat itu, ada salah satu anak bangsawan Quraisy melakukan tindak pidana.

Anwar: "Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari utusan bangsawan Quraisy ini. Beliau mengatakan, 'andaikan Fatimah anakku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya'.”

Itulah jawaban Anwar. Padahal, wartawan tidak mengulang pertanyaan yang sama dengan sehari sebelumnya. Melainkan, wartawan minta reaksi Anwar terkait perubahan nama jadi Mahkamah Keluarga. Dan, Anwar menghindari reaksi Mahkamah Keluarga, dengan merujuk pada jawabannya pada sehari sebelumnya.

Wajar juga Anwar tidak bereaksi tentang Mahkamah Keluarga. Karena perubahan itu sudah terjadi dan tidak harus dikomentari.

Sementara itu, Gibran terus maju. Ia sudah resmi diusung Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan itu berdasarkan kesepakatan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), Selasa, 24 Oktober 2023.

Dua hari sebelumnya, Presiden Jokowi sudah komentar soal putra sulungnya, Gibran, yang diusung cawapres oleh KIM. Jokowi sudah merestui Gibran.

Jokowi melalui akun YouTube Setpres, Minggu (22/10) menyatakan: "Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita.”

Pernyataan yang sangat wajar. Tidak mungkin Jokowi melarangnya.

Kagak pakai lama, Gibran langsung bertindak. Setelah ia direstui sang ayah di ranah keluarga, dilanjut restu secara formal pemerintahan. Gibran selaku Wali Kota Surakarta, mengajukan surat izin ke Presiden RI, Joko Widodo. Surat sudah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan, Selasa (24/10) mengatakan:

"Pada hari ini, Selasa, 24 Oktober 2023, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat permohonan izin dari Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden RI, untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden dan wapres tahun 2024."

Alamak…. para pemain berputar di lingkungan keluarga. Jokowi punya adik, Idayati, yang isteri Anwar Usman, menghasilkan putusan (via Mahkamah Konstitusi) yang menguntungkan Gibran.

Inilah yang disorot lawan politik Jokowi. Kemudian Jokowi diserang lawan politik dengan berbagai strategi dan permainan Google Maps. menjadikan Indonesia heboh.

Di sisi lain, masyarakat ogah, bahkan para politikus cenderung mengabaikan, bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia pilihan rakyat, yang kini sangat disukai rakyat. Karena Jokowi bekerja dengan sepenuh hati. Sangat banyak karya Jokowi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Mulai pembangunan infrastruktur. Juga berani melawan Freeport. Berani melawan para kepala negara maju di dunia yang berniat menjadikan Indonesia sebagai eksportir bahan mentah hasil bumi. Jokowi menolak tanda tangan Perjanjian Supply Chain di G20 di Italia.

Dikutip dari pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Puncak HUT PSI ke-7, Rabu 22 Desember 2021, Jokowi menceritakan, saat itu para kepala negara-negara maju sudah berkumpul di suatu ruangan. Menunggu kedatangan Jokowi hanya untuk teken perjanjian tersebut. Sedangkan isi surat perjanjian baru diserahkan ke Jokowi, menjelang ia masuk ruangan.

Setelah Jokowi membaca isinya, tentang melanjutkan Indonesia jadi eksportir bahan mentah, seperti yang sudah terjadi selama puluhan tahun sebelumnya, maka Jokowi balik kanan. Ogah masuk ruangan. Para kepala negara yang sudah menunggu, melongo. Dan pastinya marah.

Jokowi sudah menegaskan: Hilirisasi. Indonesia tidak bakal ekspor bahan mentah seperti dulu lagi. Melainkan, ekspor bahan jadi atau minimal setengah jadi.

Banyak karya Jokowi bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Sehingga ia dicintai rakyat. Diakui atau tidak.

Terbukti, partai tua Golongan Karya pertama kali mengusulkan Gibran jadi Cawapres Prabowo Subianto. Karena Jokowi Effect. Karena, elektabilitas (yang berbau) Jokowi sangat tinggi. Dilanjut kemudian,  para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga mendukung Gibran jadi Cawapres Prabowo. Semua karena Jokowi.

Masyarakat sudah terpesona oleh hasil karya Presiden Jokowi, sembilan tahun ini. Menjadikan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran melejit. Tapi, bukti konkrit hipotesis ini bakal kelihatan di Pilpres 2024. 

OLEH: DJONO W OESMAN

Penulis adalah wartawan senior

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.