Pak Jokowi! Nasib Kereta Cepat Diramal Menyedihkan

Ekonom senior Faisal Basri meramal bahwa masa depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan menyedihkan. Pasalnya, dia meramal bahwa kereta cepat akan mati cepat.

Alasannya kata dia berhubungan dengan rencana pemerintah yang akan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN akan berdampak terhadap tingkat okupansi dan pendapatan Kereta Cepat itu sendiri.

Ia menjelaskan, perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kontributor utama okupansi moda transportasi umum, seperti halnya kereta api.

"Dulu belum ada pemindahan ibu kota jadi PNS yang tugas atau bisnis trip ke Bandung wajib naik kereta," kata dia, dalam diskusi publik 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN', Selasa (17/10/2023).

Akan tetapi, jika Ibu Kota resmi dipindahkan ke IKN, maka perjalanan dinas ke Jakarta berpotensi menurun. Sebab, kawasan pusat pemerintahan tidak lagi berada di Jakarta.

"Mati itu kereta cepat," ucapnya.

Dengan adanya kehilangan potensi perjalanan dinas PNS tersebut akan membuat tingkat okupansi proyek kebanggan Joko Widodo (Jokowi) tersebut diproyeksi tidak maksimal.

"Ibu kota negara pindah, ibu kota Jawa Barat pindah, habis enggak tuh kereta cepat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sebanyak 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan turut serta dalam gelombang pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024.

Setelah gelombang pertama ini, pemerintah akan berangsur mengirimkan ASN, baik PNS dan TNI/Polri, hingga mencapai 16.990 orang.

Anas mengungkapkan sudah ada formula untuk menentukan pihak-pihak ASN yang akan dipindahkan sesuai tahapannya.

Kriteria atau syaratnya diketahui adalah jenjang pendidikan minimal D3, memperhatikan batasan usia pensiun, data kinerja ASN, serta data kompetensi dan potensi ASN.

"Jadi untuk yang ke IKN ini, kita sudah disiapkan formulanya untuk pindah lah," tutur Anas.

Secara total, ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.

Sumber: suara

Foto: Presiden Joko Widodo atau Jokowi lakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur/Net