Pendaftaran Pasangan Amin ke KPU Bungkam Berbagai Cibiran

Hari pertama pembukaan pendaftaran peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Pengamat Komunikasi Politik yang juga Presidium Perhimpunan Aktivis 98, Frans Immanuel Saragih, ini merupakan momentum penting bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Lebih dari satu tahun Anies Baswedan dicerca, diobok-obok, dan dipojokkan. Bahkan dalam berbagai survei selalu di posisi terakhir. Juga kerap lontaran pernyataan yang meragukan, seperti “Apa mungkin Anies nyapres? Pasangannya siapa? Atau sering ada pernyataan “Tidak Mungkin Anies Nyapres,” kata Frans kepada media di Jakarta, Kamis (19/10).

Dia menyaksikan sendiri, sudah terlalu banyak pihak-pihak yang mencoba membunuh karakter Anies, dengan berita berita yang tidak benar.

Bahkan sudah terlalu sering orang yang berilmu tinggi tidak menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai keahliannya, bahwa gelombang pendukung Anies Baswedan sudah cukup besar.

“Bagaikan sebuah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Tapi faktanya, hari ini, semua terbantahkan, yakni dengan mendaftarnya pasangan Amin ke KPU,” ungkap dia.

Menurutnya, pasangan Amin menjawab dengan cara yang sangat elegan. Mereka tidak membalas cercaan, tetapi mereka membalas dengan hasil nyata dan berhasil mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres.

“Ini adalah ciri ciri orang yang berakhlak mulia dan berpendidikan tinggi,” ujarnya.

Dia juga menyaksikan sendiri betapa gelombang pendukung pasangan Amin begitu luar biasa saat pendaftaran di KPU.

Selain itu, di berbagai kunjungan giat mereka ke berbagai daerah juga para pendukungnya selalu ramai, tumpah ruah, bahkan bisa mencapai jutaan peserta.

“Jadi mari masyarakat Indonesia, kita kembangkan dan lakukan demokrasi yang sejuk dan mencerdaskan,” pungkas Frans.

Sumber: rmol

Foto: Pasangaan Capres-Cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menuju Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10)/RMOL