Penduduk Miskin Jangan Dipelihara Lagi, RI bukan Negara Komunis

Baca Juga

Pertahanan Negara sangat penting buat suatu Negara, termasuk RI jika RI memang berdaulat. Sayangnya kedaulatan RI sudah dipegang oleh Oligarki dan partai berkuasa. Teringat malam tgl 30 Deptember ini malam penculikan dan pembunuhan para jendral TNI AD yang dilakukan secara jejam dan sadis

Kita perhatikan di dalam penyusunan RAPBN-2023, ini kita gunakan sebagai acuan sbb :

1. Pertanian. : Rp. 15,32

2. Pertahanan. : Rp 134.32

3. TNI. : Rp110.79

4. Kepolisian. : Rp111, 06

5. Diknas & Riset : Rp. 80,22

6. Keuangan. : Rp 45,22

7. PUPR. : Rp125,2

8. Sosial. : Rp 79.00

9. Kesehatan. : Rp 186,4

10. Perhubungan : Rp. 38,47

Kementerian Pertanian pelaksana Ketahanan pangan dan penyuplai 7 Bahan Pokok nasional mendapatkan anggaran Rp 15,32 triyun. Padahal pegawainya tersebar sampai ke tingkat kecamatan. Bandingkan dengan Kementerian Keuangan jumlahnya Rp 45,22 trilyun. Kementerian keuangan ini tidak menghasilkan uang, hanya mengatur uang yg terkumpul. Bandingkan juga dengan Kementerian Sosial yang jumlahnya Rp 79.00, sebanyak 5 x lipat terhadap Kementerian Pertanian.

Kelompok miskin dan anak yatim ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia. “Pemerintah wajib mengurusnya”. Mereka adalah komponen bangsa yang wajib ikut bela negara. Penduduk miskin sejak 9 tahun yl sampai 2023 masih sekitar 26 juta + anak Yatim 4 juta = 30 juta orang. “Ada kesan kemiskinan itu dipelihara”. Kesejahteraan mereka harus diperbaiki, wajib pendidikan harus diikuti, mereka yg kurang beruntung dibidang ekonomi harus dibantu agar kuat dan mampu berkompetisi.

Di bidang Pertahanan negara, Kemenhan mendapatkan anggaran 2023 ini sebesar Rp 134.32, padahal persinilnya sedikit. Entah buat apa saja uang sebanyak itu digunakan, buktinya kesejahteraan prajurit belum terpenuhi. Anggaran TNI untuk Mabes dan 3 matra (AD, AL, AU) sebesar Rp110.79 (465.000+75.000+ 37.850 = 577.850 personil hasilnya justru ingin membantu pengusaha Cina mengusir pribumi. Kelihatannya yang salah pada implementasi sumpah dan 8 wajib TNI nya.

Kepolisian sebesar Rp111, 06 untuk kepolisian saja (436.432 orang), uang ini terlihat untuk membeli gas air mata senjata canggih. Dengan dana anggaran sebesar itu polisi masih mau menjadi petugas pengusaha non pri ? Kesannya justru memusuhi rakyat.

Catatan ini semoga dapat menjadi informasi bagi rakyat semua. Saat ini anggaran dari Kementerian sosial sebesar Rp 79.00, 5 x lebih besar dari anggaran Kementerian Pertanian.

Dg asumsi belanja gaji pegawai di Kemensos 6 trilyun dan dan cadangan bencana nasional 4 trilyun, maka tersisa 69 trilyun.

Batas garis kemiskinan 2023 Rp Rp 505.469 x13 bulan = Rp 6.6 juta/tahun. Nah 69 trilyun dibagi 30 juta orang miskin dan yatim sebanyak 30 juta = Rp 2.3 juta/orang sudah 35 % mengurangi kemiskinan.

Jika 1 KK terdiri dari 3 orang, artinya pendapatan perkeluarga menjadi 6.6 x 3 = 19.8 juta/tahun. Suatu jumlah yg cukup signifikan. Hanya saja caranya harus diberi pancing sekaligus ikannya, diharapkan agar dalam waktu 2 tahun kelompok ini sudah menjadi pembayar zakat.

Jika kita lihat perbandingan anggaran Polri dan TNI nyaris sama, tapi TNI harus dibagi 4 yakni Mabes, AD, AL dan AU yang jumlah personilnya lebih banyak, sedang di kepolisian hanya 1 matra saja. Anggaran belanja pegawai di Kepolisian diperkirakan sekirar 51 trilyun, seandainya yg 60 trilyun digunakan untuk mengurangi kemiskinan maka ada 9 juta orang dapat diangkat derajatnya. Artinya dari 2 instansi yakni Kementerian Sosial dan Kepolisian saja sudah bisa menyumbang masing2 10 dan 9 juta = 19 penduduk miskin.

Instansi lainnya yang mungkin bisa mengurangi jumlah penduduk miskin adalah Kemendiknas dan Kemenag, masing2 bisa bisa dikurangi 20 dan 40 trilyun, sehingga totalnya menjadi 60 trilyun. Jumlah ini dapat mengurangi 9 juta penduduk miskin. Dari penyesuaian anggaran diatas saja sudah 28 juta penduduk tidak tergolong miskin lagi.

Tersisa 30 juta – 28 juta penduduk miskin lagi, cukup menggeser biaya dari Kemenkeu sebanyak 13 trilyun, kementerian yang terbanyak korupsinya (Databoks, katadata.co.id, 22 Des 2022). Dengan denikian masalah kemiskinan sudah dapat diatasi. Akan tetapi diperlukan jiwa besar dan menurunkan ego sektoral lainnya untuk membantu kelompok bangsa yang termarginalkan ini

Saya yakin kepolisian bisa kuat tanpa membeli senjata baru, gas air mata baru dan berbagai peralatan berat untuk menghadapi rakyat. “Polisi hanya perlu disiplin baru, doktrin baru dan etos kerja baru yang lebih merakyat. Kuncinya dekat dengan rakyat, bukan menakut-nakuti bahkan menyakiti rakyat, apalagi jadi alatnya pengusaha non pri.

Kemenag, Kemensos, Kemenkeu yang sangat santer sebagai kementerian yg banyak koruptornya dapat dengan lega hati membantu saudara2 kita sebangsa yang kurang beruntung ini.

Anggaran Kemenhan yang aduhai dan kemenhub serta Kemenkes tentu bisa ikut menyesuaikan diri untuk membantu dana pelatihan dan permodalannya. Yakinlah kekuatan TNI itu bukan hanya dari alutsista mahal semata. Kebersamaan dengan rakyat dan kesejahteraan para prajurit lebih utama.

Ketahanan pangan, ketahanan spriritual, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial merupakan komponen dan modal utama “Ketahanan negara” seluruhnya. TNI sebagai pilarnya dibantu oleh rakyat untuk memperkuat ketahanan negara RI. TNI tanpa rakyat sama saja dengan ikan tanpa air. TNI tanpa presiden masih bisa mempertahankan negara. Jadi setia pada negara dan berpihak pada rakyat itu lebih utama. Patuh pada presiden yang tidak jelas integritasnya dan partai yang akan memperlemah TNI.

Untuk mengangkat derajat kelompok bangsa yang tidak beruntung ini (sekitar 10%), diperlukan pemimpin yang tulus mencintai bangsa dan negara ini. RI tidak butuh pemimpin2 komprador, yang tega menjual bangsa dan negara. Apalagi ternyata korupsi yg terbanyak justru ada di pemerintah pusat. Tetapi CNN Indonesia, 04 Des 2020, melaporkan Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Jadi baik eksekutif, legislatif sampai yudikatif semua rawan korupsi. Wajar saja jika ketidak adilan muncul dimana mana.

Dengan asumsi korupsi uang negara dari 30% berkurang menjadi 10% saja, ada dana sekitar 500 trilyun yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Memang perlu keberanian untuk berperang dengan korupsi ini. Jika RI bersih dari korupsi 9 naga dan kelompoknya niscaya tidak akan betah disini. Sumber permasalahan di negeri ini akan berubah atau pergi dengan sendirinya.

Bandung, 30 September 2023

Oleh: Memet Hakim

Wanhat APIB & APP TNI

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.