PKB dan PPP Kritik Gibran soal Dana Abadi Pesantren, 'Jangan Asal Klaim, Program Itu Perjuangan PKB'

Baca Juga

PKB dan PPP kritik janji Gibran Rakabuming Raka soal dana abadi pesantren, Cucun: Jangan asal klaim, program itu perjuangan PKB.

PKB dan PPP bereaksi soal Dana Abadi Pesantren yang dijanjikan Gibran, kompak mengkritik hal tersebut.

PKB dan PPP menyebut bahwa yang dijanjikan Gibran itu bukan program baru dan tidak boleh asal diklaim.

PKB bahkan menegaskan bahwa dana abadi pesantren merupakan gagasan dan milik PKB.

Pasalnya, partai itu lah yang konsisten memperjuangan dana abadi pesantren bisa dianggarkan di APBN.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia yang akan menjadi program unggulan salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perlu mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya dari dunia pesantren dan kalangan santri.

Dia mengatakan, pasangan capres yang akan bertanding tidak boleh mengklaim begitu saja setiap program yang sudah menjadi kebijakan nasional tanpa melihat sejarah lahirnya kebijakan tersebut.

"Program Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia merupakan milik fraksi PKB DPR. Sejarah panjang untuk memperjuangkan pesantren yang kemudian melahirkan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” katanya saat membuka kegiatan “Sehari Santri Menjadi Parlemen” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Perjuangan membuat program Dana Abadi Pesantren itu kemudian menghasilkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menjelaskan, regulasi tentang Dana Abadi Pesantren merupakan legacy yang harus diingat sebagai bentuk politik anggaran Fraksi PKB dalam memperjuangkan program tersebut.

“Kami anggota Fraksi PKB DPR RI sepanjang pembahasan UU APBN tahun anggaran 2022 dan 2023, secara konsisten dan terus menerus dalam setiap rapat di Banggar DPR RI membawa aspirasi kaum santri untuk mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya dalam siaran pers.

Dari perjuangan itu, pemerintah kemudian memasukkan Dana Abadi Pesantren sebagai bagian dari Dana Abadi Pendidikan yang sudah terlebih dulu dibiayai dalam APBN.

Cucun berharap, masyarakat semakin cerdas menilai program-program yang ditawarkan para capres dan cawapres yang tidak hanya asal sebut.

Padahal, kata Anggota Komisi III Fraksi PKB DPR RI itu, program tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.

“Perjuangan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan Dana Abadi Pesantren merupakan komitmen dan dedikasi kami terhadap dunia pesantren dan para santri sampai kapanpun,” terangnya.

Dana Abadi Pesantren

Lebih lanjut, Cucun memaparkan, Dana Abadi Pendidikan mencakup Dana Abadi Pesantren.

Dana ini diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan.

Hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan tersebut digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.

Dana itu juga digunakan untuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

Adapun pemerintah mengalokasikan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp 20.000 miliar dalam APBN 2023.

Dalam Alokasi Dana Abadi Pendidikan itu, Dana Abadi Pesantren mendapatkan porsi sebesar Rp 10.000 miliar.

Sementara itu, pada APBN tahun anggaran 2024, pemerintah dan DPR memutuskan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp 25.000 miliar, dengan alokasi Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp 15.000 miliar.

Dari Dana Alokasi Pendidikan tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan sebesar Rp2.000 miliar untuk Dana Abadi Pesantren.

PPP Bantah Gibran: Itu Bukan Program Baru

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan respons terkait dengan program dana abadi pesantren yang belakangan menjadi sorotan.

Program ini dijadikan program unggulan yang dicanangkan bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, sejatinya dana abadi pesantren itu bukanlah program baru melainkan sudah dijalankan.

"Bahwa Dana Abadi Pesantren bukanlah program baru melainkan merupakan program pemerintah yang sudah berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren," kata Awiek dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10/2023).

"PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU 18/2019 tentang Pesantren," sambungnya.

Awiek juga menyatakan, lahirnya UU Pesantren yang turut mengatur dana abadi pesantren itu merupakan inisiatif dari pihaknya di DPR RI.

Dia menyatakan, PPP juga mendukung RUU tersebut dan kemudian mendorong pemerintah untuk merealisasikan dana abadi pesantren dengan menerbitkan PP 82/2021.

"Lahirnya UU Pesantren ini merupakan usulan dari Fraksi PPP yang semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren," tutur dia.

Masih kata Awiek, pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sejumlah Rp 250 miliar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pesantren.

Dana tersebut kata dia, tersedia melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.

"Sebesar Rp 80 miliar akan dialokasikan untuk 1.000 Santri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Program ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," kata Awiek.

Tak cukup di situ, Fraksi PPP DPR RI kata Awiek dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu mengusulkan pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama.

Inisiatif itu kata dia, sebagai bentuk perhatian negara kepada pesantren yang memiliki tri fungsi sebagai lembaga pendidikan.

"Pesantren memiliki tiga fungsi yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat," tukas dia.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi Indonesia maju, Gibran Rakabuming Raka melakukan orasi politik perdana.

Saat itu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pamer sejumlah program unggulan.

Orasi politik itu disampaikan Gibran saat sapa relawan Prabowo-Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023) pagi.

Dia pun memohon izin kepada Prabowo Subianto terlebih dahulu sebelum membocorkan program unggulan.

"Mohon izin Pak Prabowo saya ingin membocorkan beberapa program unggulan," kata Gibran dalam sambutannya.

Dijelaskan Gibran, program pertama dana abadi pesantren yang merupakan mandat dari undang-undang.

"Dana abadi pesantren, dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019," katanya.

Selanjutnya, kata Gibran, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit startup milenial. Dia bilang, bisnis itu untuk menopang bisnis dan inovasi dari para milenial.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya Kredit Mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi," jelasnya.

Lebih lanjut, Gibran juga membeberkan program kartu Indonesia pintar hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia yang bakal dibawanya jika menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja, soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak, Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting," jelasnya.

Di sisi lain, Gibran menyatakan pihaknya akan melanjutkan program hilirisasi untuk sejumlah komoditas. Termasuk, keberlanjutan ekonomi hijau.

"Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan, ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia Emas," pungkasnya. (*)

Sumber: tribunnews

Foto: Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (10/10/2023) malam. PKB dan PPP kritik janji Gibran Rakabuming Raka soal dana abadi pesantren, Cucun: Jangan asal klaim, program itu perjuangan PKB/KOMPAS.com/ Tatang Guritno