Terapkan Suku Bunga Tinggi untuk Jaga Rupiah, Anthony Budiawan: BI Sepertinya Sudah Menyerah

Masalah kurs rupiah yang terjadi saat ini ternyata jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Terlebih Bank Indonesia sepertinya sudah menyerah untuk bisa menghadapi tekanan yang dialami rupiah.

Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, merespons pernyataan Bank Indonesia (BI) bahwa Indonesia akan masuk ke rezim suku bunga tinggi untuk jangka waktu panjang untuk menjaga kurs rupiah tidak anjlok terlalu dalam.

"Rusia, Ukraina, Timur Tengah, menjadi kambing hitam. Sangat lucu. Karena mata uang Vietnam dan Thailand, misalnya, baik-baik saja. Apalagi mata uang Singapura, sangat baik," ucap Anthony Budiawan, Senin (23/10).

"Tapi, apapun alasannya tidak penting. Faktanya, kurs rupiah sedang tidak baik, terpuruk, dan tampaknya sangat serius," sambungnya.

Dituturkan Anthony, Bank Indonesia mengakui bahwa selama ini mereka menjaga kurs rupiah dengan intervensi pasar. Tetapi upaya ini rupanya tidak berhasil. Sebab, kurs rupiah masih saja merosot.

Upaya menaikkan suku bunga acuan beberapa hari lalu menjadi 6 persen pun tidak efektif.

"Kondisi ini membuat Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Menteri Keuangan harus menghadap Presiden Jokowi pada hari ini (Senin, 23/10). Tentu saja, bukan untuk hal biasa-biasa saja. Pasti ada masalah sangat serius, kurs rupiah sedang menghadapi tekanan serius," jelasnya.

Menurut Anthony, Bank Indonesia tampaknya sudah menyerah, sehingga masuk rezim suku bunga tinggi. Bahkan hal tersebut akan terjadi untuk jangka waktu lama.

Dipaparkan Anthony, hal ini akan membuat ekonomi makin tertekan. Pun dengan harga pangan, BBM, dan tarif listrik akan terkerek naik. Inflasi meningkat. Dan jumlah rakyat miskin juga akan meningkat.

"Sedangkan orang kaya akan semakin kaya. Mendapat ‘durian runtuh’ kenaikan kurs dolar AS. Semoga masyarakat siap mengatasi kesulitan ini. Siap menjadi semakin miskin. Apakah siap?" tandasnya.

Sumber: rmol

Foto: Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net