Tolak Kenaikan BBM Non-subsidi, HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara: Rakyat Miskin Jadi Korban

Baca Juga

Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Azzuhri Rauf, merespon kenaikan BBM dengan menyatakan sikap dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/10).

"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat ini menjadi aset sosial sekaligus kekuatan civil society dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan ini menyatakan secara tegas, Menolak Kenaikan BBM Non subsidi yang dilakukan oleh pemerintah karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat," ungkap Zuhri.

Pasalnya, PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai hari ini, Minggu, 1 Oktober 2023. Sebagai informasi, setidaknya terdapat lima jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95.

Kebijakan untuk menetapkan harga jual ini dinyatakan dalam Kepmen (Keputusan Menteri ESDM) Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Dia kemudian menyampaikan dasar penolakannya atas Kepmen tersebut.

"Keputusan Pemerintah ceroboh karena hanya fokus pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tanpa mempertimbangkan kemerosotan ekonomi, efisiensi, dan rasa empati terhadap rakyat yang akan menderita apabila terjadi kenaikan BBM serta panik buying yang ditimbulkan dari persoalan tersebut," tegasnya

Azzuhri Rauf juga menambahkan bahwa persoalan formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum (JBU) Jenis BBM dan Minyak Solar justru menjadi suatu kebijakan yang akan berdampak pada rakyat miskin.

Kondisi saat ini, lanjutnya, harga pangan sedang naik sehingga resiko terjadinya inflasi begitu besar. Apalagi jika ditambah dengan kenaikan BBM.

"Selama ini rakyat sudah dibuat sengsara dengan berbagai kebijakan Pemerintah yang tidak memperhitungkan rakyat kecil. Misal BBM terus naik tapi upah buruh, nelayan, petani, dan lainnya masih saja stagnan,” tegas dia lagi.

“Sekarang Pemerintah telah menaikkan lagi harga BBM (non subsidi), ini kan nantinya akan berpengaruh juga pada daya beli karena semua nantinya jadi mahal. Dan pada akhirnya rakyat miskin yang selalu jadi korban," jelasnya.

Baginya, meskipun jenis BBM yang dinaikkan adalah BBM Non Subsidi, akan tetapi kenaikan tersebut justru berpotensi akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah.

Oleh karena itu, dia mengkritik pemerintah dengan mengatakan bahwa Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam tiga hal.

Pertama, perbaikan kebijakan dalam tata kelola BBM agar tepat sasaran sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang tidak mampu.

Kedua, penyesuaian harga BBM non subsidi yang diberlakukan untuk bisa menjamin ketersediaan BBM di dalam negeri hanya merupakan tipu muslihat untuk menguntungkan golongan elite.

“Karena itu yang perlu dilakukan bukan malah menaikkan harga BBM, tapi memberantas mafia migas dan mafia pertambangan karena mereka pelaku di balik krisis atau langkanya stok peredaran minyak di dalam negeri,” beber dia.

Ketiga, sambung dia, jika pemerintah ingin meningkatkan besaran pajak untuk menopang APBN ataupun PAD, solusinya bukan menaikkan harga BBM, tapi meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Bagaimana mungkin produktivitas masyarakat bisa tinggi kalau kendaraan yang dibutuhkan untuk menopang itu justru dipersulit. Bahkan bila perlu pemerintah harusnya mencabut kenaikan tarif dasar listrik. Itu lah yang substansial,” tukas dia.

“Tapi malah cenderung membuat kebijakan yang dungu sehingga hanya menguntungkan kelas atas sehingga sekat sosialnya semakin lebar,” pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Azzuhri Rauf/Ist