Anies Baswedan Tegaskan Tolak Pembangunan IKN, Alasannya akan Ciptakan Ketimpangan Ekonomi

Baca Juga

Calon Presiden Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa dirinya sangat menolak pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Anies Baswedan, pembangunan IKN itu tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," tegas Anies.

Anies Baswedan menyebut, pembangunan Ibukota Nusantara baru itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan.

Apalagi pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Jadi, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," tuturnya.

Karena itu, Anies berpandangan membangun Indonesia itu tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia.

"Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tegasnya.

Capres Anies Baswedan juga menegaskan, bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota- kota kecil yang ada di Indonesia.

"Maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia," tandasnya.

Pada kesempatan ini, Anies juga mengaku selama dirinya menjadi Gubernur DKI, dia tidak pernah menerima perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan.

"Saya pernah menjadi kepala daerah. Pernah tidak mendapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan. Tidak pernah. Pernah tidak ada perintah untuk memperbaik pendidikan. Tidak pernah," tutur Anies.

Selain itu, kata dia, selama dirinya menjadi Menteri Pendidikan, juga tak ada perintah dari pusat untuk membuat program- program pendidikan.

"Pernah tidak ada perintah untuk memperbaik pendidikan. Tidak pernah," tegasnya.

Kalau pun ada perbaikan pendidikan dan kesehatan di setiap daerah masing-masing, hal itu bukanlah perintah langsung dari pusat, melainkan atas inisiatif pemerintah daerah masing- masing.

"Jadi kalau ada walikota, bupati yang memperbaiki kesehatan. Maka bupati dan walikotanya yang peduli bukan karena pemerintah dari pusat," tegasnya.

Karena itu, Anies Baswedan berjanji bila terpilih menjadi Presiden 2024 nanti, dirinya akan merombak semua kebijakan yang tidak pro terhadap perbaikan kesehatan dan pendidikan.

"Ke depan itu harus diubah. Harus ada guide lain dari pusat untuk semua isu harus dikerjakan semua daerah," tandasnya.

Sumber: pojoksatu

Foto: Dialog Terbuka PP Muhammadiyah bersama capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin, di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS/ Nugroho