Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang VS Hamas Diperkirakan Rp 3,89 Triliun Per Hari

Baca Juga

Konflik Gaza diperkirakan telah berdampak buruk pada sumber keuangan Israel. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich membuat pernyataan mengenai anggaran nasional 2023-2024 yang tidak lagi relevan karena perang masih berlangsung.

Smotrich mengindikasikan bahwa anggaran perlu diubah karena krisis yang tidak terduga. Dia juga tampak tidak terganggu dengan keputusan S&P Global, yang baru-baru ini menurunkan prospek ekonomi Israel dari stabil menjadi negatif.

Melansir The Jerusalem Post Kamis, 2 November 2023 menyebutkan bahwa konflik Gaza telah berdampak buruk pada sumber daya keuangan Israel. Smotrich memperkirakan biaya langsung perang tersebut mencapai sekitar 1 miliar shekel, setara dengan US$246 juta, per hari atau Rp 3,89 triliun (asumsi kurs Rp 15.846 per dolar AS).

Kendati demikian, Smotrich menekankan bahwa dampak ekonomi tidak langsung itu masih dikaji. Sebab Israel kini sedang bergulat dengan mobilisasi massal pasukan cadangan militer dan rentetan serangan roket dari Gaza.

Adapun penurunan peringkat kredit Israel oleh S&P Global diambil lebih awal dari yang direncanakan, dan menyusul pengumuman Moody's dan Fitch bahwa Israel akan ditinjau.

S&P mengaitkan perubahan ini dengan tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh perang yang sedang berlangsung. Sebab dari perang itu diperkirakan akan memperlebar defisit fiskal Israel.

Dalam skenario yang lebih optimis, perekonomian diperkirakan akan pulih ke tingkat pertumbuhan sebelum perang pada kuartal I-2024, dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen pada tahun 2023, 0,5 persen pada tahun 2024, dan 5 persen pada tahun 2025.

Namun, defisit fiskal diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3 persen dari PDB pada tahun 2023-2024 karena langkah-langkah dukungan pemerintah.

Pun, situasi ini dapat memburuk jika perang meluas ke bidang lain, yang berpotensi menyebabkan penurunan peringkat kredit pada pengumuman enam bulan berikutnya.

Sumber: viva

Foto: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu Sumber : euractiv.com