Jokowi Akui Biden Cuek saat Dilobi soal Penghentian Perang di Gaza

Presiden Jokowi mengakui Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak merespons permintaannya agar AS membantu penghentian kekejaman oleh Israel di Jalur Gaza.

AS merupakan sekutu dekat Israel yang saat ini menyerang Jalur Gaza, kawasan seluas 365 kilometer persegi atau setengah wilayah DKI Jakarta.

Serangan di Gaza oleh Israel telah menewaskan belasan ribu orang, mayoritas anak-anak dan wanita — kelompok yang terlarang diperangi menurut hukum perang internasional.

Untuk menunjukkan kepedulian Indonesia kepada Palestina yang masih dijajah Israel, Jokowi melobi Biden ketika mereka bertemu di Gedung Putih pada pekan lalu.

"Indonesia juga berharap kemitraan kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran regional dan global. Oleh karena itu, Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," kata Jokowi kala itu kepada Biden.

Sayangnya, permintaan Jokowi itu sama sekali tidak direspons Biden.

."Tidak menanggapi," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan setelah melepas bantuan gelombang dua untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11).

Meski tak ada tanggapan, Jokowi yakin apa yang telah disampaikan menjadi catatan Biden.

"Artinya mungkin masih ditampung jadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti dapat, saya pastikan dicatat, menjadi catatan," ujarnya.

Menurut Jokowi, penting untuk menyampaikan ke Biden bahwa gencatan senjata harus segera dilanjutkan dan kekejaman Israel di Gaza harus dihentikan.

"Dan yang ketiga perang segera disetop, serta yang keempat bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas," ujar Jokowi yang baru saja menghadiri KTT APEC di San Fransisco, AS, ini.

Sumber: kumparan

Foto: Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (13/11/2023). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden