Minim Masukan, Keberlanjutan Pembangunan IKN Perlu Dikaji Ulang

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih mengkhawatirkan untuk dilanjutkan. Pasalnya, perencanaan pembangunan IKN dinilai tidak demokratis, dalam artian tidak melibatkan masukan publik yang memadai.

Dikatakan pengamat politik asal Sumatera Utara, Fuad Ginting, sebagai negara yang memakai sistem demokrasi, sudah semestinya hal-hal terkait simbol negara seperti pembangunan dan pemindahan ibukota dibahas secara deliberatif,dengan melibatkan unsur yang lebih luas daripada hanya sekadar presiden dan parlemen pusat saja.

"Dari literatur yang saya baca itu minim sekali diminta pendapat para ahli baik di bidang sosial, sejarah, antropologi dan geo politik, masyarakat adat dan lembaga profesional yang konsen terhadap isu lingkungan," kata Fuad Ginting dalam keterangannya, Sabtu (25/11).

Disampaikan Fuad, masih perlu kajian lebih dalam sebelum pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan hingga tuntas.

Fuad juga mengingatkan, agar pemerintah tidak menjadikan pembangunan IKN hanya sebuah produk politis, perlu ada ruang diskusi terbuka dari berbagai unsur yang harus dilengkapi untuk memperkuat fondasi IKN.

Fuad juga mengamini pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, bahwa pembangunan IKN bukan solusi untuk menghadirkan pemerataan, tetapi justru melahirkan ketimpangan baru.

"Kalau dengan format yang sekarang ini, proyek pembangunan IKN terus berlanjut, memang apa yang dikhawatirkan Anies itu sangat mungkin terjadi," katanya.

"Pembangunan yang dilakukan dengan perspektif kapitalistik tanpa mengindahkan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat akan menciptakan sebuah ibu kota negara yang angkuh yang tak tercapai oleh warga negaranya sendiri," tandasnya.

Sumber: rmol

Foto: Presiden Joko Widodo di titik nol Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur/Net