PP Muhammadiyah Desak Firli Bahuri Mundur dari KPK

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua sekaligus sebagai komisioner KPK.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas menyatakan penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka merupakan wujud kepekaan, respon positif, independensi, dan tanggung jawab Polri atas praktek korupsi sebagai kejahatan politik di Indonesia.

Busyro mengatakan praktek korupsi yang selama ini dominan dalam bentuk suap dan gratifikasi semakin meluluhlantakkan sendi-sendi kekuatan negara.

“Dari kewajiban utamanya yaitu melindungi rakyat dari penderitaan masifnya sebagai korban pemiskinan struktural yang disebabkan langsung oleh state capture corruption yang berdampak buruk pada meluasnya praktik birokrasi nasional yang kleptokratif,” kata Busyro dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 November 2023.

Menurut dia, praktik suap, gratifikasi yang bersama dengan tindakan ekstra kumuh pemerasan oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik, menampakkan praktik kelakuan manusia nir-adab.

“Rakyat semakin peka nurani, tajam akal budi, dan kewarasan pemikirannya. Jika selama ini diam, jangan dianggap tidak memiliki sikap, apalagi dihadapkan pada praktik korupsi demokrasi, kepemimpinan, dan pendidikan,” ujar Busyro.

Selain sektor penambangan, Busyro mengatakan situasi saat ini diperparah oleh intervensi petinggi negara terhadap Mahkamah Konstitusi dan KPK untuk kepentingan politik sesaat. Selain itu, dia menilai hal ini melegalkan dinasti nepotisme keluarga sebagai racun demokrasi.

“Kiranya tragedi pelumpuhan KPK dan intervensi terhadap MK ini sudah cukup sebagai titik balik untuk bersama-sama bangkit dari limbah dosa politik yang jelas-jelas telah meruntuhkan marwah kenegaraan dan merugikan rakyat serta melumpuhkan demokrasi,” kata dia.

Melihat perilaku korupsi yang erat dengan beberapa hal di atas, sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi negara yang semakin memprihatinkan dan nasib rakyat yang dinilai semakin terpental jauh dari perlindungan daulat rakyatnya, Busyro menyatakan sikap Muhammadiyah sebagai berikut.

1. Mengapresiasi tindakan Polda Metro Jaya yang telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Semoga sikap terpuji ini terus dikembangkan secara sistemik dan merata untuk kasus-kasus lainnya.

2. Mendesak kepada Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK sekaligus sebagai komisioner KPK.

3. Mengingatkan kepada Presiden untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukuan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil.

4. Mendorong aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk tidak ragu sedikit pun mengusut kasus dugaan korupsi ini dengan cermat, obyektif dan tuntutan serta hukuman yang seberat-seberatnya dan seadil-adilnya.

5. Mendesak DPR bersama Pemerintah untuk memetik pelajaran sebesar-besarnya dari kasus ini untuk proses seleksi calon pejabat penegak hukum yang terbebas dari kepentingan politik pragmatis sesaat dan transparan.

Sumber: tempo

Foto: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas/Net