Ini Rencana Besar Anies-Cak Imin Soal IKN

Pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin tidak mencantumkan pembangunan IKN dalam visi misinya. Namun, hal ini bukan berarti keduanya tidak akan meneruskan proyek besar Presiden Joko Widodo ini.

Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mendengar aspirasi dari masyarakat.

Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat.

"Ini kita mengembalikan kepada keinginan kita untuk diskusi publik yang terbuka di mana tidak ada ketakutan," ungkapnya saat ditanya soal komitmen melanjutkan IKN dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, dikutip Jumat (24/11/2023).

Menurutnya, semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat.

"Tidak mungkin pemimpin itu mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda itulah yang menghasilkan kebijakan yang optimal," papar Thomas.

Ekonom senior Didik J. Rachbini mengatakan bagaimana diskusi publik bisa digelar ketika proyek IKN sudah berjalan. Dia mempertanyakan manfaat dari hasil diskusi publik tersebut apabila proyek IKN itu terus berlanjut.

"Tidak mungkin jalan dua-duanya, konsultasi publik itu sesuatu yang sulit," ujar Didik.

Feasibility Study Tak Ada

Sementara itu, TPN calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkapkan penyebab belum adanya investor yang masuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun sudah ada 300 surat minat atau letter of intent (LoI) dari para investor.

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud Sony B. Harsono mengatakan, salah satu penyebab belum maunya investor menggelontorkan dananya untuk proyek IKN adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan detail dari proyek itu, seperti tidak adanya studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Contohnya yang kebetulan yang saya tahu belum ada, feasibility study," kata Sony dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Kamis (23/11/2023).

Padahal, Sony menilai FS adalah faktor kunci yang biasanya akan dibawa investor ke bank-bank demi mendapatkan pembiayaan untuk mengucurkan investasinya. Jika FS dari si pembuat proyek tidak ada maka perbankan juga enggan mengucurkan dana talangannya.

Sony pun menegaskna 300 LoI yang telah diserahkan berbagai investor kepada Presiden Joko Widodo terkait IKN menurutnya bukan sesuatu yang harus dibanggakan, sebab LoI itu sifatnya tidak mengikat dan hanya sebatas ungkapan ada minat untuk ikut berinvestasi di IKN.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: