Buku Hitam Prabowo dan Politik Dinasti Jokowi Jadi Sorotan, Kotori Demokrasi Indonesia

Baca Juga

Pelanggaran HAM soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam Reformasi 98.

Menanggapi hal itu, Aktivis 98, Majas Prihatin, menilai pelaku pelanggar HAM sebagaimana yang diurai dalam Buku Hitam Prabowo bisa saja menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia.

"Buku ini mengungkap penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dugaan upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden BJ Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua," kata Majas Prihatin, Senin (18/12/2023).

Menurut Majas, keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan aktivis, kerap dituding sebagai isapan jempol semata atau kaset rusak yang diputar menjelang pemilihan presiden.

Namun lagi-lagi, kata dia, pelanggar HAM itu jelas akan menjadi ancaman terhadap demokrasi.

"Kita ini menganut demokrasi yang mana, sementara demokrasinnya sudah rusak. Makanya, Pemilu 2024 mendatang harus dijadikan ruang mengevaluasi dan memeriksa rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden kita," ujar Majas.

Sementara itu, Agus Dedi, Pengamat Politik UIN Mataram menjelaskan, seperti yang dijelaskan dalam buku ada dugaan keterlibatan Prabowo.

Pertama, kata Dedi, seperti keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentiannya, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar ia dibawa ke Peradilan Militer.

"Yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa ia memang menculik para aktivis," ujarnya.

Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim juga menuturkan, seperti yang dijelaskan penulis pada bab terakhir buku ini, menyoroti secara khusus politik dinasti dan cawe - cawe Jokowi untuk pencalonan Prabowo - Gibran yang berdasarkan keputusan MKMK terjadi pelanggaran etik berat.

Hasnu menegaskan, pihaknya tentu menolak calon pemimpin yang menabrak rambu-rambu pemilu melalui upaya penyelundupan di panggung Mahkah Konstitusi.

"Kita semua berkepentingan agar pemilu 2024 berjalan secara sehat tanpa adannya cawe-cawe Presiden Jokowi, kemudian TNI -Polri juga harus netral," kata Hasnu.

Terakhir, lanjut Hasnu, pemilu 2024 nanti kalau tidak dicegah maka ini akan menormalisasikan politik dinasti dan pelaku pelanggar HAM Berat.

"Jangan terjebak dalam narasi-narasi Gemoy karena persoalan bangsa ini terlalu kompleks tidak bisa diselesaikan dengan joget-jogetan" tuturnya.

Seperti diketahui, sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023. Peluncuran buki ini bertepatan dengan Hari HAM Internasional.

Dalam buku ini, mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

Penulisnya, Azwar Furgudyama, berharap peluncuran buku ini semoga memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.

“Pelanggaran HAM adalah soal serius dalaml kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98,” kata Azwar. 

Sumber: pojoksatu

Foto: Buku Hitam Prabowo Subianto dan politik dinasti Jokowi jadi sorotan dan dinilai kotori demokrasi Indonesia. (ist)