Dari Pengakuan Agus Rahardjo, Aktivis Anti Korupsi: Presiden Paling Depan Membunuh KPK

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus korupsi e-KTP, telah mengkonfirmasi bahwa selama ini operasi pelemahan komisi antirasuah lahir dari kekuasaan.

"Presiden yang harusnya jadi panglima pemberantasan korupsi, justru paling depan membunuh KPK. Ini kan paradoks," ujar Castro saat dihubungi Inilah.com, Senin (4/11/2023).

Dari situ kemudian Castro menyimpulkan bahwa KPK era saat ini, tidak salah disebut sebagai alat gebuk kekuasan. Hal ini tercermin dari disahkan revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

"Revisi yang didesain untuk menundukkan KPK, mengontrolnya di bawah kekuasaan pemerintah," jelas dia.

Ia pun berharap UU KPK dikembalikan seperti awalnya agar mengembalikan marwah lembaga anti rasuah yang indipenden.

"Awal kehancuran KPK dimulai dari revisi UU nya. Kalau mau KPK kembali sebagaimana harapan publik, KPK harus dikembalikan seperti semula," tandas Castro.

Sebelumnya Agus Rahardjo mengungkapkan soal intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam proses penanganan perkara kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK.

Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah.

Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3.

Sumber: inilah

Foto: Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro. (Foto:Kaltimtday)