Gerindra Sentil Mahfud: Meralat Tuduhan Tanpa Maaf Lebih Parah dari Salah Ucap

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD pernah mengomentari Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) serampangan, tak jarang tidak mengantongi cukup bukti. Belakangan, Menko Polhukam RI itu meralat ucapannya menjadi menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup.

Keputusan meralat itu dikritik Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menilai apa yang dilakukan Mahfud lebih parah dari ralat salah ucap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Habiburokhman mengatakan Gibran langsung meminta maaf dan mengoreksi saat salah menyebut asam folat jadi asam sulfat, terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil. Sementara Mahfud, kata Habiburokhman, tidak meminta maaf.

"Kalau Gibran langsung, mengoreksi dan meminta maaf atas kesalahan sebut tersebut. Sementara pak Mahfud, walaupun meralat, tetapi justru mengatakan yang dimaksud adalah penetapan tersangka tanpa cukup bukti," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12/2023).

Menurutnya, pernyataan Mahfud sangat fatal karena mengandung tuduhan. Ia mengatakan, Mahfud pantas jadi sasaran kritik karena meralat tuduhannya.

Habiburokhman mengatakan semua orang tanpa terkecuali tidak boleh melemparkan tuduhan apalagi terkait proses hukum. "Tuduhan terhadap KPK adalah pelangggaran hukum yang serius," tutur dia.

Sebelumnya, Mahfud meralat pernyataan soal operasi tangkap tangan KPK yang dinilai terkadang tidak mengantongi bukti cukup. Dia mengatakan yang benar adalah menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup.

"Saya perbaiki, bukan OTT, tapi menetapkan orang sebagai tersangka, buktinya belum cukup, sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itulah sebabnya, dulu di dalam revisi UU itu muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK," kata Mahfud setelah menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia bersama relawan Ganjar-Mahfud di Bandung, Sabtu (9/12/2023).

Mahfud menuturkan sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurut Mahfud, hal itu bisa menyiksa orang. Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK selama ini, kata Mahfud, bisa membuktikan hasil OTT-nya.

Sumber: inilah

Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). (Foto:Antara/Rubby Jovan)