Jokowi Tinggalkan Legacy Buruk

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah di ujung kepemimpinannya.

Tahun depan 2024, Indonesia akan memiliki presiden baru.

Entah siapa yang jadi pemimpin di antara tiga pasangan calon presiden yang bertarung, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo.

Hanya saja, di periode ke-2 kepemimpinan Jokowi atau sembilan tahun 'berkuasa' ada beberapa catatan buruk yang dilakukan Jokowi.

Artinya, Jokowi meninggalkan legacy/warisan buruk bagi presiden yang baru nantinya.

Saat ini, Jokowi tengah menjadi sorotan publik atas langkah dan kebijakan yang diambilnya.

Masih hangat, saat ini masih terus menjadi pembahasan publik terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala negara.

Keputusan MK itu menjadi jalan mulus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Publik pun berasumsi ada skenario besar dari keputusan tersebut, yakni diduga untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, setelah nanti tidak berkuasa.

Padahal, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri telah menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres.

Gibran juga saat itu masih sebagai kader PDI-P. Publik juga menyoroti sosok Anwar Usman, kala itu menjadi Ketua MK, turut andil dalam keputusan tersebut.

Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi, yang juga paman Gibran.

Maka, sebagai bentuk kekecewaan terhadap lembaga negara, publik menjuluki MK sebagai 'Mahkamah Keluarga'.

Alhasil, rakyat pun kecewa atas sikap Presiden Jokowi.

Publik juga menyesalkan etika Gibran yang bersedia untuk menjadi cawapres, padahal dirinya yang berusia 36 tahun baru dua tahun mengemban amanat sebagai Wali Kota Solo.

Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Gibran di Solo, tapi kini sudah mau ditinggalkan sebagai cawapres.

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pun juga menjadi sorotan publik.

Sebagaimana kita ketahui, Jokowi merupakan kader PDI-P.

Akan tetapi, seolah mengabaikan etika, demi 'ambisi' merestui putra-putranya berlabuh ke partai lain.

Dalam hitungan kurang satu Minggu, Kaesang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sontak saja penunjukan itu mengejutkan publik.

Tak kalah seru, saat ini demokrasi di Indonesia juga menjadi sorotan publik.

Diketahui, era reformasi sudah berjalan 25 tahun, namun demokrasi di Indonesia justru menjadi rapuh.

Ini bisa dilihat dari kebebasan sipil yang jadi syarat mutlak sebuah demokrasi masih belum menemukan ruang kebebasannya.

Seperti data dari Freedomhouse.org, sebuah organisasi nirlaba yang bermarkas di Washington DC, menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia terus merosot, tren skor kebebasan di Indonesia terus turun dari 2014 yang sempat menyentuh 65 poin dari skala penilaian 0 hingga 100, kini di 2023 menyentuh skor 58 poin.

Maka, tak mengherankan jika dalam laporannya The Economist Intelligence Unit menegaskan Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy.

Negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental, seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Berkaca di masa lalu, harapan bagi rakyat terhadap presiden yang baru nanti, jangan mengkhianati rakyat, dan menjadikan Indonesia menuju perubahan dengan mengedepankan kemakmuran untuk semua rakyat. (*)

Sumber: poskota

Foto: Presiden Joko Widodo/Net