Sederet Intimidasi yang Dialami BEM UI dan UGM Menjelang Pilpres 2024

Baca Juga

Sejumlah intimidasi dialami Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di beberapa perguruan tinggi Indonesia. Berbagai intimidasi didapatkan usai sejumlah mahasiswa aktif menyuarakan kritik kepada pemerintah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Intimidasi tersebut bahkan menjadi salah satu topik yang disinggung calon presiden (capres) dalam debat perdana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa malam, 12 Desember 2023.

“Semoga semua kasus intimidasi yang terjadi pada saya dan semua orang akibat mengkritisi pemerintah akhir-akhir ini tidak hanya menjadi bahan kampanye,” kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang saat dihubungi, Selasa, 12 Desember 2023. 

Intimidasi Terhadap BEM UI

Melki mengatakan, kerap memperoleh ancaman dari aparat. Setiap kali menyelenggarakan agenda diskusi, dia mengaku ditelepon aparat dan diminta untuk membatalkan diskusi atau diadakan secara daring (online). 

“Bisa enggak dialihkan menjadi ini, jadi itu. Saya bilang boleh dialihkan, diubah ke online, dan sebagainya. Tapi artinya, jadi acara dan perlawanan baru, acara ini tetap berjalan. Pokoknya intimidasi selalu ada,” ucap dia usai acara Kultum Kebangsaan di Lapangan Rotunda, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 November 2023. 

Dia juga menyebut, intimidasi juga dialami ibunya. Ibunya yang berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat didatangi aparat untuk menanyakan kapan kepulangan Melki. Oknum tersebut juga menanyakan kebiasaan Melki sehari-hari. 

Tak hanya itu, orang yang mengaku sebagai aparat juga mencari tahu kebiasaan Melki dari guru di sekolahnya. “Guru saya di SMA 1 Pontianak juga ada yang menelepon, katanya menjelang putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Melki pas sekolah gimana, kebiasaannya apa, dan lain sebagainya,” ujar dia. 

Dia menuturkan, ancaman sudah hampir setahun sejak awal menjadi Ketua BEM, tetapi semakin sering terjadi menjelang aksi putusan MK. Menurut Melki, upaya intimidasi itu pun dialami rekan-rekannya di BEM dan gerakan mahasiswa serta gerakan rakyat lainnya. 

Kendati demikian, Melki menyatakan tidak gentar dengan ancaman yang terjadi. Dia beranggapan, jika banyak yang mengancam, maka dirinya berada di jalur yang benar. 

Intimidasi Terhadap BEM UGM

Terbaru, intimidasi juga didapatkan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) usai memasang baliho bergambar Presiden Joko Widodo alias Jokowi di depan Bundaran UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 8 Desember 2023. 

Baliho yang menampilkan gambar dengan tulisan “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan” dan keterangan Mr. Joko Widodo di bawahnya itu viral di media sosial. 

Menteri Aksi dan Propaganda BEM UGM, Mochamad Zidan Darmawan mengungkapkan, pihaknya mendapat intimidasi usai aksi pemasangan baliho tersebut. “Kurang lebih bentuknya sama, intimidasi secara siber,” ucap dia, Selasa, 12 Desember 2023. 

Zidan menjelaskan, akun instagram miliknya dan Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor dipenuhi komentar bersifat intimidatif yang terus memuncak hingga Senin, 11 Desember 2023. “Secara personal, ngata-ngatain fisik, terus ada yang bilang, 'masih mahasiswa buat apa kritik-kritik, BEM enggak berguna',” ujar dia. 

Zidan menambahkan, narahubung BEM UGM juga diintimidasi secara siber. Dia mengisahkan, nomor WhatsApp narahubung dicecar dengan beberapa pesan intimidatif. Padahal, menurutnya, kontak tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi baliho bergambar Presiden Jokowi. 

“Intimidasi berdampak besar buat teman-teman narahubung BEM UGM yang tidak tahu konteksnya. Misalnya buat kegiatan yang lain, tetapi diserang ke nomor WA yang itu,” kata Zidan. 

Sumber: tempo

Foto: Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis