Sekjen PDIP: Ganjar Rajin Blusukan, Prabowo Tidak Paham Kehendak Rakyat

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dinilai sebagai kandidat ideal memimpin Indonesia. Sebab, dia memiliki keluarga harmonis, berpendidikan tinggi, dan punya pengalaman panjang dalam dunia perpolitikan.

Begitu penilaian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sambutannya dalam acara konsolidasi internal di kantor DPC PDIP Kota Tangerang, kompleks Ruko Mahkota Mas, Cikokol, Banten, Senin (11/12). Menurutnya, Ganjar sudah terbukti dalam membina keluarga dan memiliki aspek pendidikan mumpuni.

“Pengalaman sebagai anggota DPR. Sebagai gubernur menurunkan dengan cepat satu juta kemiskinan, itu Pak Ganjar Pranowo yang jujur dan merakyat," kata Hasto.

Ganjar, sambungnya, juga memiliki DNA yang mau mendengarkan aspirasi publik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, lanjut Hasto, mau melakukan blusukan seperti dilakukan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Ganjar tidak hanya blusukan, tetapi tinggal di rumah rakyat. Dengan tinggal di rumah rakyat, Pak Ganjar merasakan betapa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak kepada peningkatan kemiskinan, bagaimana kehidupan lebih sulit, dan ibu-ibu menjerit harga cabai naik," tegasnya.

Hasto lantas membandingkan sosok Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto yang menjadi pesaing. Berbeda dengan Ganjar, Hasto menilai Prabowo belum memahami apa yang jadi kehendak rakyat.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Joget. Bukannya menyelesaikan harga kebutuhan pokok rakyat, malah belanja alutsista. Ini pemimpin yang tidak memahami kehendak rakyat," lanjutnya.

Ganjar ke depan memang layak menjadi pemimpin Indonesia demi melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan Jokowi dengan berbagai kartu dalam menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, kebijakan Jokowi akan disempurnakan dengan penyatuan data melalui program yang disebut KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia agar penyaluran bantuan ke rakyat bisa tepat sasaran.

"Oleh karena itulah penyempurnaan data menjadi penting. Seluruh kartu itu, dilakukan penyempurnaan dan fungsinya, kartu keberpihakan menjadi tunggal yang disebut KTP Sakti," demikian Hasto.

Sumber: rmol

Foto: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net