Strategi Berubah, PDIP Merapat Lagi ke Presiden, Hasto: Jokowi di Belakang Ganjar

Baca Juga

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yakin dengan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ganjar Pranowo. Hal tersebut terbukti ketika gagasan Ganjar terkait KTP Sakti sejalan dengan instruksi Jokowi soal penggunaan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sakti sendiri adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Nantinya, KTP Sakti akan mengintegrasikan sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial kepada warga penerima manfaat.

"Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Keyakinannya terhadap dukungan Jokowi kepada Ganjar juga terlihat dari sejumlah kunjungan kerja. Ketika Ganjar ke Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi beberapa hari kemudian juga melakukan kunjungan ke dua provinsi tersebut.

"Itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Hasto.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti, ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," sambungnya.

Justru, ia mengkritik pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang seakan hanya "menjual" nama Jokowi. Namun, dalam debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin terlihat bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) itu bukanlah Jokowi.

"Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi," ujar Hasto.

Sebelumnya, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengamini besarnya pemilih loyal Jokowi. Hal tersebut juga akan menjadi bagian dari strategi pihaknya, yang akan menguatkan asosiasi antara Ganjar dengan Jokowi.

Ia menjelaskan, visi dari Ganjar-Mahfud utamanya adalah melanjutkan program dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi komitmen Ganjar.

Ganjar juga akan dipastikan melanjutkan hilirisasi yang menjadi program unggulan dari pemerintahan Jokowi. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga memastikan melakukan konektivitas maritim yang akan terkait dengan rantai pasok global hilirisasi.

"Sehingga nyambung dengan standar industri 5.0 yang ada di dunia itu yang kami sampaikan di visi-misi, sehingga kami sebetulnya yakin bahwa nanti publik menilai tentang sosok Mas Ganjar ini adalah blusukan plus," ujar Andi.

"Mas Ganjar ini adalah Jokowi 3.0, jadi asosiasi itu yang mungkin dengan melihat hasil Kompas yang perlu kami perkuat," katanya. 

PDIP sebelumnya sempat menyecar keluarga Jokowi setelah Gibran yang juga putra Presiden bisa maju menjadi wakil presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi. PDIP berulangkali protes dengan putusan yang dianggap tidak sejalan dengan perundang-undangan itu. 

Namun serangan tidak membuat elektabilitas Ganjar naik. Justru sebaliknya, Ganjar mulai tersaingi dengan capres 01 Anies Baswedan. 

Alasan Ganjar

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan mengenai perubahan pola kampanye yang semula seperti mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tetapi berubah menjadi memuji.

"Saya tidak mengkritik, saya menjawab pertanyaan dari audiens secara jujur, itu yang saya lakukan. Dengan demikian, publik mendapatkan edukasi yang baik terkait dengan soal-soal itu," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama kantor berita Antara di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Ganjar, dia dengan Jokowi merupakan partner atau rekan, dan saling merancang pembangunan secara bersama-sama. "Pak Jokowi dan saya ini satu partner, dan kami merancang pembangunan itu bareng," kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Sumber: republika

Foto: Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar