Dewan Pakar Timnas AMIN Ingatkan Potensi Kecurangan Pilpres & Politisasi Bansos

Baca Juga

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menilai bahwa saat ini potensi kecurangan pemilu mengalami pergeseran. 

Hal tersebut diungkapkan Bambang dalam diskusi bertajuk 'Titik Rawan Kecurangan dan Platform Peta Kecurangan Pemilu' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh timnya, Bambang menyebut bahwa Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk dari 10 daerah rawan kecurangan pemilu.

"Menurut database yang kami punya, dari big data, itu mengalami pergeseran, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu juga pusat kecurangan," ujar Bambang.

Dia pun meminta kepada masyarakat untuk melihat ada berapa banyak kepala desa yang coba dikoordinasikan untuk memenangkan paslon tersebut.

"Coba lihat berapa kepala desa yang dikoordinasikan itu di mana letaknya. Jadi saya ingin mengatakan ini serius loh," ucapnya.

Dia pun sempat mengecek fakta bahwa ternyata benar Jawa Timur dan Jawa Tengah masuk ke 10 daerah yang berpotensi rawan kecurangan.

"Ada pergeseran-pergeseran ya tapi paling tidak tadi pagi saya cek kecurangannya itu ternyata Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sekarang sudah masuk 10 besar," tandas dia.

Dewan Pakar Timnas AMIN Ingatkan Potensi Kecurangan Pilpres & Politisasi Bansos

Eks Wakil Ketua KPK yang menjadi anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Bambang Widjojanto mengingatkan potensi kecurangan pada Pilpres 2024 dan politisasi bantuan sosial (bansos).

"Pelanggaran yang nampak nyata, bansos yang lebih besar dari tahun lalu, siapa yang bansosnya yang besar, itu dinyatakan oleh Menteri lho. Ada kebijakan yang berpotensi korupsi," kata Bambang ketika menjadi narasumber diskusi Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah yang digelar sejumlah NGO di Jakarta di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat (7/1/2024).

Mantan pendiri ICW itu juga menyoroti netralitas ASN dalam pada Pilpres 2024 dalam konteks penegakan hukum.

Menurutnya, jangan hanya kepala desa yang disorot, tapi juga perlu memotret potensi kebijakan yang rawan dikorupsi seperti viralnya Satpol PP di Garut yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Pak Mahfud bilang pasti ada orang yang nyuruh, aktor intelektualnya, itu perlu disentuh,"ujarnya.

Ia menuturkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut potensi kecurangan sudah terjadi di Jawa Timur, Jateng, DKI Jakarta, Bali.

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyinggung posisi Bawaslu dalam penanganan kecurangan dan pelanggaran pemilu.

"Posisi Bawaslu sangat strategis tapi kalau fungsi tidak dimaksimalkan, itu gimana? Misalnya kasus pembagian susu yang dilakukan Gibran di Care Free Day," imbuhnya.

Bambang menyebut pelanggaran itu sudah terjadi, kecurangan sudah terjadi dalam verifikasi faktual, ada partai yg tidak potensial ikut pemilu tapi diikutkan.

"Mari kita awasi. Kami (Timnas AMIN) sudah membangun AMIN APP, yang isinya bagaimana kecurangan itu bisa ditampung menggunakan aplikasi yang dibangun baik dari 01, 02, 03 yang nanti diverifikasi oleh tim independen seperti  Perludem. Selamat datang calon presiden baru,"tutupnya.

Acara diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari perwakilan tim pemenangan masing-masing paslon yaitu Bambang Widjojanto mewakili Timnas AMIN, Habiburokman dari TKN Prabowo - Gibran, Todung Mulya Lubis dari TPN Ganjar - Mahfud.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Launching Penelitian Titik Rawan Kecurangan dan Platform Peta Kecurangan Pemilu www.kecuranganpemilu.com.

Sumber: kumparan

Foto: Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menjadi narasumber dalam diskusi Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Dok. Istimewa